PIRU,Global Maluku.ID – Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB)Melkisedek Tuhehay.S.sos.M.H, menyampaikan kritik secara sehat kepada Pemerintah Daerah ,dalam mempertanggungjawabkan dokumen kerja mereka ,dalam APBD Perubahan yang sementara di bahas di gedung Perwakilan Rakyat SBB.
Politikus PDI-Perjuangan ini menilai OPD-OPD ,yang berada di lingkup Pemda SBB sangat acuh dengan laporan pertanggungjawaban mereka terhadap DPRD,sehingga mereka harus di kritik secara sehat oleh kita ,ungkap Tuhehay.
Tuhehay menyesal dengan keberadaan OPD -OPD ,yang acuh dengan kondisi SBB ,yang sementara berada dalam masa keterpurukan.
“PDI-Perjuangan sebagai Partai pengusung (Pemerintah)sangat mendukung sikap kritis yang sehat dari kita, kepada Pemerintah dalam rangka Balancing atau kontrol terhadap Pemerintah Daerah ,kata Tuhehay pada media ini,Minggu(27/11/2022).
Menurutnya ,ada sebagian besar kepala OPD ,ketika di panggil dalam pembahasan APBD ,tapi nyatanya mereka tidak hadir ,dan mereka di luar daerah ,dan hal tersebut ,bukan urusan yang sangat fundamental untuk kepentingan rakyat ,ujar Tuhehay dengan penuh kekecewaan.
Dirinya katakan,soal pembahasan APBD ini sangat penting ,karna menyangkut siklus yang ada di daerah kita,tapi mereka ,malah keluar daerah ,kesalnya.
Lebih lanjut ia memintah kepada Penjabat Bupati SBB Brigjen .Andi Chandra Asd’dudin, untuk tegas kepada OPD-OPD yang berada pada lingkup Pemda.
Ia juga menegaskan, yang kita panggil itu untuk membahas soal pendapatan asli daerah, dan hal tersebut bukan main-main,ucapnya.
Ia juga menjelaskan, OPD yang penghasil pendapatan asli daerah , ada beberapa sektor misalnya ,dinas Parawisata , perhubungan, Perumahan, ,Kesehatan ,Perikanan ,dinas PU, Pendidikan .Beberapa dinas ini yang harus memperhatikan perubahan dan bisa memberikan dokumen yang valid ke DPRD SBB untuk sama- sama kita membahasnya “tapi pada kenyataannya mereka tidak fokus dan tak acuh terhadap daerah ini.”Untuk yang loyal hanya dinas pendapatan, Asli daerah dan TPAD yang hadir ,ucap Tuhehay.
Lebih tegas dia menyatakan OPD-OPD yang ada di lingkup Pemda ini , mereka sangat lalai dalam menjalankan tugas mereka atau dengan kata lain ,mereka acu tak acu,dan tidak taat kepada kerja mereka sebagai OPD yang ada di daerah ini ,tuturnya.
Ditambahkan ,kita DPRD lagi kerja ekstra ordinary untuk kepentingan rakyat,” tapi ini malah mereka tidak fokus kepada pekerjaan ,tetapi ke Jakarta dengan tujuan tidak pernah kita pahami , paparnya.
Dengan tegas dirinya meminta kepada PJ.Bupati SBB ,untuk mengambil langkah tegas ,karna saat ini kita butuh keseriusan untuk pengelolaan pemerintahan yang got govermant atau/pemerintahan yang berwibawa dan bersih ,untuk mencapai masyarakat adil makmur dan sejahtera .
“Kalau seorang OPD itu tidak pernah turun melakukan evaluasi, tidak kondespot ke rakyat ,bagaimana keluhan masyarakat dari sisi bidang mereka masing-masing ,lalu bagaimana caranya ,bisa mengakomodir kepentingan rakyat , lalu pembahasan APBD itu mereka copypaste, tidak berdasarkan kondisi masyarakat , mereka mengikuti program berdasarkan kemauan mereka sendiri ,ini yang sangat bahaya .”Kalau mereka mau membuat program ,seharusnya mereka melakukan asesmen dulu ,yaitu pengumpulan data,kebutuhan masyarakat yang seperti apa ,yang sangat orjen atau yang sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat .”Sehingga yang kita dorong misalnya, Ketahanan Pangan, yang didorong untuk pemulihan ekonomi rakyat, apalagi UMKM itu kita dorong ,ada juga bantuan sosial ,kemudian dari sektor pendapatan apa yang harus kita dorong ,seperti destinasi-destinasi wisata,agar di kelola dengan baik .
Untuk Perhubungan itu seperti tempat parkir,agar dapat menarik retribusi,Dinas PU infrasuktur jalandan sebagainya, apakah pengelolaannya sudah baik atau belum,itu yang harus di perhatikan oleh OPD-OPD terkait,pungkasnya.
“Bukan hanya jalan-jalan terus ke luar Daerah.
” Kemudian dari segi pendidikan bangunan sekolah , yang sudah ada gedung didobol gedungnya lagi.
“Sementara kebutuhan masyarakat untuk peningkatan ekonomi masyarakat belum baik .Roda perekonomian cepat dari sisi pertanian , perikanan,Koperasi UMKM, Sosial ,penanganan bencana alam yang sementara tertunda ,pebangunan jalan untuk daerah yang terisolir ,cara-cara kerja begini yang tidak bagus,sebenarnya OPD-OPD yang ada ini ,mereka benar fokus untuk kerja pada daerah ini, tegasnya.
“Saya berikan apresiasi kepada saudara kepala Pendapatan Daerah,dia kerjanya ekstra ordinary,beliau hadir terus dan memberikan atensi kepada pendapatan asli daerah,hanya saja tidak didukung oleh anggaran, ini juga masalah ,katanya.
“Beberapa sumber yang objek ,.PT.Jayanti sudah di setor dan ada beberapa sektor ,tapi yang lain ,seperti perhubungan misalnya ,di waipirit mana hasilnya ke kita , Disperindak ,pasar warung, dan restorant yang begitu banyak ,untuk masuk ke PAD tidak ada kita.Kami sangat bingung dengan kondisi yang sementara terjadi di SBB,dengan kinerja dari OPD-OPD yang tidak loyal terhadap daerah ini.
“Makanya kita jangan berteori saja tetapi harus mengaktualisasi ,kalau hanya RDP yang kita undang lalu kalian datang dan pulang ,serta kalian tidak melaksanakan.” Percuma harus turun ke lapangan , dan kalau mau dilihat ini soal niat dan loyalitas dan integritas mereka yang tidak bagus,ungkap Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Kabupaten SBB .
Katanya,Saya harus terbuka untuk masyarakat ,tidak usah kita tutup -tutupi .
Kemudian dirinya juga meminta kepada Pj Bupati ,agar seluruh PNS dan pegawai yang masuk honorer itu, kalau tidak ber-KTP Kabupaten SBB maka segera di berhentikan atau di mutasikan ke daerahnya,karna hal ini berpengaruh pada Dana Lokasi Umum( DAU).Bagaimana seorang pekerja negeri sipil yang mau mengambil gaji kita ,karna gaji itu di bayar dengan DAU ,lalu kemudian berdomisili di kabupaten lain ,ya sebaliknya kembalikan saja ke kabupaten bersangkutan,tandasnya.
Kita Alokasi dana-dana dengan DAU ,lalu kemudian mereka punya lokus atau mereka punya domisilinya kabupaten lain dan hal ini sangat berpengaruh ke DAU.
“Ia juga mengatakan kepada Pj.Bupati ,untuk menjadi Atensi khusus untuk hal tersebut,karna hal ini sangat berpengaruh pada belanja pegawai. Bagaimana mau mengimplementasikan UUD 32 tentang pemerintahan daerah atau otonomi daerah “kemudian untuk dikcapil jangan mutasi orang tanpa berdasar ,tegasnya.
Komentar