Penjabat Bupati Lebih Baik Mundur Dari Jabatan ,Karna Tidak Layak Memperbaiki Daerah SBB

Berita984 views

PIRU,GlobalMaluku.ID-Negara kita ini baru saja keluar dari paska Covid-19,walaupun terjadi goncangan ,namun indikator eksternal Indonesia relatif kuat , Indonesia adalah Negara yang pertumbuhan ekonominya nomor 2 tertinggi setelah Saudi Arabia, jadi ,dari faktor eksternal Indonesia aman, hal ini di ungkapkan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seram Bagian Barat(SBB) Melkisedek Tuhehay ,S.sos.MH ,kepada media ini di Piru(1-1-2023).

Ketua Fraksi PDI-Perjuangan ini mengatatakan,ekonomi kita bukan semakin membaik, tetapi makin terpuruk,ujarnya.

“Kami tidak tahu alasannya apa ,tetapi kami bingung ,kenapa ? Negara memberikan uang begitu banyak ,mulai dari wujud APBD sampai APBN, tetapi tidak ada dampak positif untuk peningkatan ekonomi masyarakat,ucapnya dengan nada bingung.

“Dirinya katakan ,setiap pergantian pejabat daerah Bupati ,ganti lagi Bupati ,sampai saat ini Penjabat Bupati ,Sekda ,kepala OPD -OPD ,tidak mampu melakukan yang terbaik untuk daerah kita yang berjuluk Bumi Saka Mese Nusa.”Mereka tidak punya ide dan gagasan atau kerja keras untuk memajukan ini daerah ,dan membuat ekonomi masyarakat ini lebih baik ,tetapi ekonomi masyarakat semakin terpuruk.

Lebih lanjut ia katakan ,kota Kabupaten SBB tidak pernah maju-maju,infrasuktur jalan rusak total,kemudian pemerintahan untuk mengelola uang negara dalam APBD APBN itu saja tidak tahu uangnya kemana,tutur Tuhehay.

“Tidak ada peningkatan ekonomi masyarakat ,contohnya!, seperti di pasar-pasar ,kita lihatnya sepi sekali ,tidak ada ekonomi masyarakat yang berputar ,orang kemudian tidak berbelanja di pasar ,karna tidak ada uang.UMKM yang ada aja tidak ada uang ,lalu uang-uang itu dikemanakan oleh pemerintah ,masa buat program tidak berbasis pada peningkatan ekonomi masyarakat ,dibidang pertanian ,perikanan,Koperasi ,dan sebagainya ,tidak ada kemajuan untuk mensejahterakan masyarakat SBB .

Menurut Tuhehay sumber daya alam kita banyak, baik dilaut ,didarat, tapi tidak di kelola dengan baik,sehingga pendapatan daerah itu tidak ada ,orang -orang menebang kayu secara liar atau ilegal ,ijin-ijin somel di berikan Pemerintah tapi tidak ada lokasinya, penebangan liar kiri- kanan ,sampai hutan kita gundul, air yang tadi-tadinya jernih sekarang airnya kotor , karna ulah penebangan kayu ,hancur daerah kabupaten kita ini, sesalnya.

Ia juga katakan ,mereka mengambil pasir secara ilegal ,mengambil batu kerikil ,ambil batu kali secara ilegal ,inikan aneh! tidak ada retribusi bagi daerah untuk peningkatan PAD ,tidak ada bayar pajak ,ini bagaimana caranya? ,kalau Penjabat Bupati ,hanya datang disini tugas bukan memperbaiki sebaiknya mundur saja ,mau jadi sekda ,kepala dinas tidak mampu untuk kerja lebih baik mundur,,jangan hanya mau merebut jabatan saja, lalu daerah ini tidak di perhatikan dengan baik ,lebih baik mundur .

Ketua Fraksi PDI-P tersebut juga katakan, jangan menang gaya ,tapi kerjanya tidak ada dan tidak bisa ,itukan bahaya.”Jadi sebagai pembawa hak politik rakyat SBB dan fungsi pengawasan ,maka saya harus banyak terus koreksi ,terkait dengan pemerintah yang buruk yang tidak mengedepankan asas-asas profesionalisme , yang tidak mengedepankan kerja keras ,untuk membangun Desa ,Kecamatan dan Kabupaten ,jangan mau mengambil kekuasaan ,tetapi tidak bekerja dengan baik untuk rakyat ,ini yang harus kita koreksi sebagai wakil rakyat ,supaya di tahun 2023 ini ,kita harus keluar dari zona krisis seperti ini,tandasnya.

Ia juga meminta dari aparat penegak Hukum, kalau ada penyalahgunaan anggaran negara dari APBD maupun APBN harus dilakukan tindakan tegas ,jangan pandang bulu ,jangan ada indikator-indikator lain,terkait dengan korupsi ,kejahatan luar biasa ,tidak boleh ada ragu di situ ,karna negara percaya penegak hukum itu, untuk melindungi rakyatnya, dari orang-orang yang melakukan kejahatan yang memeras dan memakai uang rakyat , uang negara ,untuk kepentingan pribadi dan kelompok ,seperti contoh Kapal Mega proyek milik Pemda SBB yang senilai 7, 1 Miliar ,yang sampai saat ini tidak ada kebijakan hukum sama sekali dari aparat penegak hukum dalam hal ini Kapolda Maluku.Ironisnya kapal tersebut sudah jadi temuan Korupsi yang sangat merugikan rakyat SBB dan merugikan Negara sekian Miliar Rupiah,tutupnya.

Tinggalkan Balasan

GM TV