Laporan Keuangan Pemkab SBB Disclaimer ,DPRD Akan Menggunakan Hak Interpelasi Untuk Memanggil Sodara Pj Bupati ACA

Hukrim610 views

GlobalMaluku.ID,PIRU-Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) menemukan Anggaran Belanja dan Realisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Kabupaten Seram Bagian Barat pada 13 perangkat Daerah yang tidak tepat

BPK memberikan penilaian atau opini Disclaimer atau tidak menyatakan Pendapat (TMP)terhadap laporan keuangan Pemkab SBB,tahun 2022.

“Adapun anggaran yang sangat besar itu ,ada pada Dinas Pendidikan SBB, Dinas PUPR , dan Dinas kesehatan Kabupaten SBB .

Dan hal inipun di ungkapkan oleh, salah satu Kasubag Pengamanan Keuangan Andika.Maruapey, yang ada pada Inspektorat Kabupaten SBB, lewat pantauan media ini, Kasubag tersebut mengatakan memang betul Disclaimer.Dari 13 wajib terlampui 4 saja ,itu sangat signifikan terhadap nilai itu sangat Fatal .”Dan memang harus butuh kerjasama , kalau kita tidak memiliki Kabupaten SBB atau merasa ego sektoral itu sangat Fatal,ujarnya pada media ini,Rabu(17/5/2023).

Sementara itu Wakil Ketua Fraksi PDI-Perjuangan MelkiSedek Tuhehay ,S.sos.SH.MH angkat bicara terkait dengan gagalnya Pj Bupati SBB , untuk membawa Kabupaten SBB keluar dari Disclaimer.

Kepada media ini,Kamis(18/52023) ,dirinya mengatakan kami sebagai Fraksi mendorong 7 fraksi untuk secepatnya melakukan hal interplasi kepada Penjabat Bupati Kabupaten SBB Andi Chandra As’addudin. “Alasannya adalah karna ketika Bupati ini di berikan mandat, dari negara lewat Menteri Dalam Negeri(Mendagri)untuk menjadi Pj Bupati SBB ,”kan dia sudah dalam rilis memberikan pernyataan -pernyatan dari beliau di Lantik .Saya akan bekerja keras untuk melakukan penertiban administrasi ,perbaikan administrasi ,baik itu dari sisi administrasi keuangan ,administrasi kepegawaian, bahkan pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi “,akan tetapi berbanding terbalik ,ternyata hasilnya berbeda dari hasil laporan keuangan yang nyatakan itu,ucap Wakil ketua Fraksi PDI-P tersebut.

“Keuangan kita tetap masih Disclaimer.”Kinerja seluruh aparatur pegawai di kepala-kepala OPD,kerjanya ambaradul asal-asalan.Berjalan terus keluar daerah, tidak bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi mereka untuk memajukan daerah ini ,baik itu sebagai kepentingan rakyat ,baik juga untuk kemajuan daerah ini ,dan infrastuktur.Tapi mereka terus banyak keluar daerah apalagi Pj Bupati hampir satu bulan itu sampai tiga kali ke Jakarta,mau jadi apa dengan daerah kita ini ,bebernya dengan nada kecewa.

Tuhehay katakan,Inflasi semakin tinggi, kemudian ekonomi kita terpuruk ,semestinya Pj Bupati harus berpikir ,tapi kenyataan apa?. “Sehingga kalau hari ini penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan kita ,BPK menilai bahwa menjadi Disclaimer ,karna kinerja Pj Bupati SBB sangat buruk ,harus digaris bawahi Kinerja As’addudin sangat *BURUK* .

Maka dari itu ,fraksi PDI-P selalu mengingatkan kepada Mendagri lewat Gubernur Maluku, untuk tidak lagi merekomendasikan atau memperpanjang SK Pj Bupati SBB ACA, karna bagaimana seorang yang di percayakan menjadi Penjabat, tapi tidak bisa bekerja, ini yang kami sesalkan,sesal Tuhehay.

Ia katakan ,kami ingin daerah kita ini maju, apalagi As’addudin ini kan ,bukan berdomisili disini ,beliau ini kan bukan berdomisili di provinsi Maluku kabupaten SBB ,maka yang pasti beliau tidak fokus untuk membangun daerah kita, jelasnya.

“Oleh sebab itu kita meminta dari Mendagri ,kalau bisa anak Indonesia yang berdomisili di Maluku, khususnya di Kabupaten SBB yang tahu tentang kondisi yang bisa bekerja, supaya mereka konsen untuk bekerja,pada Bumi Saka Mese Nusa

lebih lanjut Tuhehay juga katakan, ” kalau kepala-kepala dinas itu kalau ,tidak bisa kerja di copat saja jabatannya.”Jangan biarkan daerah kita ini terpuruk dengan para OPD yang mempunyai SDM di bawa rata-rata.

Selain itu, APBD kita Sampai sekarang belum ada finalisasi tentang rasionalisasi PMK 212, mau jadi apa daerah ini .”APBD sebagai jantung pergerakan ekonomi dan pengelolaan pemerintahan, tapi kalau belum finalisasi antara Pemerintah dan DPRD mau jadi apa ?sudah tentu daerah ini tidak akan maju dan Diaclaimer terus menerus,tuturnya.

Dikatakan ,Pemerintah beralasan dengan argumentasi-agurmentasi yang tidak masuk akal ,bisa imput segala macam .”Apa yang tidak bisa di imput? ini yang kita sesalkan.”Inikan kita berdasarkan siklus ,ini sudah bulan Mei 2023,dalam penyerapan Anggaran mereka mampu tidak .Dari anggaran sekian banyak itu, ini yang menjadi bahaya bagi daerah ini .

Terkait dengan pendapatan asli daerah .Sektor pendapatan yang cukup banyak .”Ini kalau tidak di kelola dengan baik ,ada pihak-pihak koporasi yang berinvestasi disini ,seperti Abaka, Somel, pompa Bensin, APMS ,Pelayaran ,Tambang, Mutiara ,Parawisata ,lalu pendapatan kita kecil.”Kita juga bingung.Ada Bank-Bank yang investasi disini ,ada PLN , yang berinvestasi disini walaupun itu PLN milik negara tapi ada aturan ,swalayan ,Indomaret ,tapi kita lihat tidak dapat apa-apa ,bingung kita,paparnya.

PAD makin hari makin kecil ,jadi OPD-OPD yang tidak bisa kerja diganti atau di copot saja dan di nonjobkan ,supaya ada efek jerah,tegas Tuhehay.

“Sebut Tuhehay ,ini kan sudah masa politik ,OPD tidak boleh terlibat dalam politik praktis .kalau mereka terlibat ,maka mereka tidak bisa kerja ,sudah pasti mereka akan fokus kesitu.Lalu intimidasi ke bawahannya, untuk bekerja bagi orang-orang yang ikuti pencalon ,atau anaknya atau saudaranya,ini bahaya bagi kelangsungan daerah kita ini ,bukan fokus kerja bagi bangsa dan negara ini , tapi susah terlibat dengan politik-politik praktis,ingatnya.

Dirinya meminta ketegasan dari teman-teman yang punya kopentensi untuk serius , kami DPRD ,akan mengawal terus karna kami sebagai perpanjangan tangan dari rakyat berdasarkan UUD 23 tahun 2014.

Beradasarkan UUD ,kita akan berkerja terus lewat pengawasan bahkan sisi bajet itu supaya rakyat ini ke depan bisa menikmati kemerdekaan.

“Bukan hanya dengan slogan tetapi mereka rasakan ,ini yang perlu kita pikirkan ,dan kita terus mendorong untuk seluruh OPD-OPD ini bekerja dengan semangat,tutupnya.

Tinggalkan Balasan

GM TV