JAKARTA, GlobalMaluku.id – Yayasan Suara Timur Indonesia mendesak pemerintah pusat lebih khusus Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk segera mengevaluasi ijin tambang PT Batu Tua Kharisma Permai (PT.BTKP) yang telah melakukan kerusakan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi tambang di Pulau Wetar Maluku Barat Daya. Pasalnya, Perusahaan tersebut telah melakukan pencemaran lingkungan di laut akibat kegiatan tambang yang tidak terkontrol dengan baik.
“Kami akan meminta waktu bertemu Menteri untuk menyampaikan masalah ini dan kemudian meminta pertanggungjawaban Perusahaan atas kerusakan lingkungan dan pencemaran di laut yang terjadi di Pulau Wetar akibat kegiatan tambang bila perlu cabut ijin tambangnya dan menggantikan dengan Perusahaan lain yang lebih sehat dalam bekerja”, kata Sekretaris Yayasan Suara Timur Indonesia, Freni Lutruntuhluy kepada awak media di Jakarta rabu (10/09).
Menurutnya, selain mengevaluasi ijin tambang, Lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Inspektorat dan Kejaksaan juga perlu memeriksa seberapa besar dana yang masuk ke kas daerah Kabupaten MBD dengan adanya kegiatan Perusahaan. Jika kemudian ditemukan Perusahaan tidak menjalankan kewajibannya kepada daerah, sebaiknya Perusahaan tersebut angkat kaki dari Pulau Wetar dan harus diperiksa.
“Kita minta kasus ini juga harus dilihat oleh pihak penegak hukum, selain itu DPRD MBD dan Bupati MBD juga harus sikapi kasus ini karena pulau Wetar sebagai daerah tertinggal dan terdepan NKRI dengan gampang dirusaki akibat keserakahan pertambangan. Dinas pendapatan Maluku Barat Daya juga harus dicek pajak bagi hasil dari tambang wetar. Untuk itu kami akan terus mengawal kasus ini”, tegasnya.
Ia menjelaskan, kejadian Tongkang yang patah di Pelabuhan saat mengangkut material tambang itu menjadi viral di sosial media saat ini dan akhirnya membangkitkan semangat pemuda dan pemudi Pulau Wetar untuk berteriak keadilan dan penganiayaan ekonomi di atas kekayaan Pulau itu.
Pemuda asal Pulau wetar menurutnya sudah tidak akan mundur terhadap kasus ini sehingga tidak ada alasan untuk Perusahaan tersebut tidak diperiksa.
Ia menegaskan, kasus ini sangat serius dan jika tidak ditanggapi oleh pemerintah pusat, maka bukan tidak mungkin Masyarakat Wetar yang memiliki hubungan kekekuargaan di Timor Leste akan meminta bantuan ke saudara mereka di negara tetangga itu.
“Masalahnya kalau pemerintah tidak merespon ini, maka bukan tidak mungkin mereka akan meminta bantuan ke saudara mereka di Timor Leste karena sangat dekat. Kita minta Presiden Prabowo segera sikapi kasus ini. Ini tidak main-main, karena daerah 3T justru dibiarkan rusak seperti itu kan memalukan sekali”, ungkapnya.
“Pemuda dan mahasiswa wetar tetap fokus pada perjuangan. Kita tidak boleh lengah, tidak boleh pata semangat, tidak boleh terpengaruh dengan siapapun. Perjuangan ini adalah harga diri, keberlangsungan kehidupan kita di atas pulau wetar, Proses dan perjuangan bukan dengan orang-orang habis makan manis di pulau wetar lalu sampahnya di buang kembali ke wetar” tambah Freni Lutruntuhluy meniru bahasa rekannya yang memposting kasus ini di sosial media Facebook.
Mengakhiri perbincangan bersama media ini, Padma Indonesia menyatakan siap mendukung penuh Langkah mahasiswa Wetar untuk melaporkan kasus ini ke Gubernur. Selain itu, Anggota DPRD MBD Zeth Oscar Faumasa yang merasa kecewa atas pihak Perusahaan yang mengabaikan kesepakatan bersama Komisi III DPRD MBD.
“Jika ada Langkah-langkah hukum, maka kami Yayasan Suara Timur Indonesia juga ikut mendukung sikap tegas mahasiswa, Anggota DPRD yang mendukung dan seluruh Masyarakat di Pulau Wetar. (*)
