JAKARTA – GlobalMaluku.id– Putera Maluku, Freni Lutruntuhluy memberi syarat tegas kepada para elit-elit di Maluku Barat Daya agar tinggalkan semua egois atau sentiment politik personal dan satukan hati perjuangkan usulan daerah otonom baru yang telah ditinggalkan elit politik sebelumnya. Jika tidak Bersatu, maka semangat itu akan sulit tercapai.
“Saya kira apa yang kami lakukan hari ini adalah pekerjaan besar yang ditinggalkan elit-elit dan pemimpin Maluku Barat Daya sebelumnya, mereka jangan cuci tangan atau mengalihkan pandangan hanya karena sudah berbeda haluan dalam kepentingan politik”, ungkap Freni Lutrun yang juga sebagai Sekretaris Yayasan Suara Timur Indonesia di Jakarta pada rabu (03/09).
Menurutnya, pada masa kepemimpinan Bupati Barnabas Orno dan Wakil Bupati Benyamin Thomas Noach, mereka telah membuat kesepakatan politik Bersama DPRD untuk memekarkan kepulauan babar dan Damer termasuk juga Kisar, Wetar dan sekitarnya. Kepemimpinan itu telah meninggalkan cerita yang tidak pernah selesai kepada generasi-generasi muda MBD kedepannya, sehingga tidak ada alasan untuk sengaja memperlambat pemenuhan syarat-syarat pemekaran.
Penyerahan Dokumen CDOB Kepulauan Babar-Damer kepada Abang Niko Kilikili. (foto-tim)
Dirinya justru menuding elit-elit disana selama ini sengaja membuat kalau pemekaran ini sebagai alasan untuk merebut kekuasaan politik semata, hal itu terbukti karena sampai hari ini Babar-Damer belum mendapat persetujuan politik dari Lembaga DPRD Maluku dan Gubernur Maluku.
“Mereka mungkin beralasan moratorium belum dicabut oke-oke saja, tetapi kita tidak bisa dengan gampang menghabiskan anggaran yang untuk membuat sesuatu yang kemudian menjadi pekerjaan bagi generasi berikutnya”, tegas Putera asal Pulau Damer – Lakor itu.
Kepada awak media di Jakarta saat dirinya mendatangi Gedung DPR RI, ia menegaskan kalau Lembaga DPRD Kabupaten MBD dan anggota DPRD Provinsi di Maluku untuk dapil MBD – KKT selama ini hanya diam mulai dari periode lalu bahkan sampai saat ini sepertinya tidak ada tanggapan mereka tentang perjuangan dua DOB tersebut.
Sebagai anak Maluku Barat Daya asal Pulau Damer dirinya merasa politisasi DOB ini sangat-sangat keterlaluan, karena sepertinya tidak ada Langkah-langkah dari pemerintah untuk membangun komunikasi dengan Masyarakat di kampung-kampung dalam rangka meminta persetujuan dan dukungan terhadap perjuangan tersebut.
“Wajar kalau kami boleh mengatakan seperti itu, bayangkan mereka menghabiskan anggaran untuk berfoya-foya DPRD dan Bupati kemudian membuat seakan-akan ini sudah ada di depan mata, mana, kan tidak ada buktinya itu mana dukungan Gubernur dan DPRD soal ini logikanya begitu”, tegasnya.
Untuk diketahui, perjuangan TIM DOB Babar Damer ini dokumen telah diserahkan ke DPR RI, DPD RI, Kemendagri, Kantor Staf Presiden dan Bung Niko Kilikili untuk diperjuangkan selanjutnya.
Ia mengingatkan kepada Bupati MBD dan DPRD MBD termasuk DPRD dapil MBD untuk hati-hati berbicara tentang tujuan ini karena dengan melihat situasi politik tanah air yang tidak begitu baik, hal semacam ini sangat mudah rakyat terbawa emosi dan sangat mungkin melakukan perlawanan kepada pemerintah karena dinilai tidak memihak atau membuat sesuatu yang meresahkan banyak orang. (tim-red)
