AMBON-Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, rapat evaluasi bersama dengan dinas Pendidikan, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) maupun dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) terkait sejumlah persoalan pendidikan di daerah.
Saudah Tuankotta/Tethool setelah rapat, di ruang komisi, rumah rakyat, Karang Panjang, Selasa, (28/05/2025) mengatakan, ”pertama terkait dengan 260 orang Guru swasta yang akan dirumahkan. Saat rapat permintaan dari PGRI adalah mereka ini harus tetap diakomodir karena ada yang mengabdi sekitar 7-8 tahun bahkan ada yang 10 tahun lebih,”
Sangat disayangkan kalau dirumahkan. Mereka mau dikemanakan?
Menurut Tethool, Perjuangan PGRI agar Dinas pendidikan tetap memperkekerjakan mereka sebagai tenaga pengajar mengingat tenaga dan ilmu mereka masih sangat dibutuhkan, dan kami sangat mendukung mereka.
Sementara dari BGTK, juga banyak hal yang disampaikan kepada kami Komisi IV misalnya soal seleksi Kepala Sekolah dan Syarat Guru harus S1 tak bisa lagi SMA/Sederajat.
“Kalaupun mereka yang sudah menjadi guru dengan ijasah SMA harus dilanjutkan ke S1. Ada sekian ratus sekolah yang tenaga pengajarnya belum S1,” ungkap Tethool
Selain itu kurang lebih 400 sekolah yang belum memenuhi standar akreditasi baik C,B dan A ini juga menjadi persoalan di Dinas Pendidikan.
Politisi Gerindra tersebut mnyampaikan ”Terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) guru yang belum dibayarkan sampai saat ini, karena sejumlah sekolah belum menginput data yang berdampak pada pembayaran TPP sekolah lain,”
“Untuk pembayaran TPP Pengisian data harus Kolektif. Artinya semua sekolah harus bersamaan karena jika ada 1 atau dua yang belum menginput data maka mempengaruhi sekolah yang lain, namun dinas Pendidikan upayakan di tahun ini TPP akan segera dibayarkan,” ungkapnya
”Jujur saja kita ingin persoalan-persoalan pada bidang pendidikan di Maluku segera selesai.” Tutup ketua Komisi IV.
