Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berperan dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong perputaran ekonomi di daerah dengan nilai mencapai triliunan rupiah.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa sebagian besar anggaran BGN disalurkan langsung ke daerah melalui mekanisme virtual account yang terhubung dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
“Sebanyak 93 persen anggaran BGN langsung disalurkan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara melalui virtual account ke seluruh SPPG di Indonesia yang jumlahnya sudah mencapai 25.574 unit. Dengan program ini, terjadi pemerataan pengiriman uang di setiap daerah,” ujar Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Perputaran Dana Capai Triliunan
Dadan menjelaskan, setiap SPPG rata-rata menerima dana sekitar Rp1 miliar per bulan yang kemudian beredar di wilayah masing-masing. Di Jawa Barat, misalnya, dengan sekitar 5.000 SPPG, perputaran dana mencapai Rp5 triliun setiap bulan.
“Dengan program yang sudah berjalan sekitar 2,5 bulan, uang yang beredar di Jawa Barat diperkirakan mencapai Rp11 hingga Rp12 triliun. Inilah yang menggerakkan roda ekonomi di setiap daerah,” katanya.
Dorong Pemanfaatan Sumber Daya Lokal
Menurut Dadan, sejak awal Program MBG dirancang untuk memanfaatkan sumber daya lokal. Kebutuhan pangan dalam program ini diharapkan dipenuhi dari produksi daerah sekitar, sehingga membuka peluang pasar bagi petani, pelaku usaha, hingga industri pangan lokal.
Selain itu, keberadaan SPPG juga dinilai mampu menciptakan lapangan kerja baru di tingkat daerah, mulai dari tenaga operasional hingga tenaga ahli seperti ahli gizi yang direkrut dari masyarakat setempat.
Perkuat Ekonomi Sirkular Daerah
BGN juga mendorong pemerintah daerah untuk memastikan dana yang masuk ke wilayahnya digunakan untuk membeli bahan baku lokal, sehingga tercipta perputaran ekonomi sirkular.
“Saya harapkan terjadi pergerakan ekonomi sirkuler di daerah. Kini sudah banyak kepala daerah yang menginginkan agar dana yang masuk dibelanjakan untuk bahan baku lokal,” ujar Dadan.
Untuk mendukung hal tersebut, BGN menempatkan tenaga ahli gizi di setiap SPPG yang direkrut dari wilayah setempat. Langkah ini bertujuan agar pemenuhan gizi dapat disesuaikan dengan potensi sumber daya dan preferensi masyarakat lokal.
Melalui pendekatan tersebut, Program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat kemandirian serta pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
