AMBON, GlobalMaluku.id | Pemerintah Provinsi Maluku mendorong percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Wonreli, Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), guna memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat di kawasan perbatasan.
Dorongan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, saat memimpin rapat rencana pembangunan PLBN Kabupaten Maluku Barat Daya di Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Senin (27/7/2026).
Vanath menegaskan, pembangunan PLBN Wonreli tidak boleh dipandang sekadar sebagai proyek infrastruktur. Lebih dari itu, fasilitas tersebut merupakan simbol kehadiran negara di wilayah terdepan yang berbatasan dengan negara lain, sekaligus instrumen untuk memperkuat pengawasan perbatasan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, keberadaan PLBN akan mendukung kelancaran mobilitas orang dan barang, memperkuat aktivitas perdagangan lintas batas, serta membuka kesempatan investasi yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat Pulau Kisar dan Kabupaten Maluku Barat Daya.
“Pembangunan PLBN di Wonreli bukan sekadar membangun sarana fisik, melainkan merupakan wujud nyata kehadiran negara di wilayah terdepan,” demikian penegasan Vanath sebagaimana diberitakan Media Center Pemerintah Provinsi Maluku.
Wonreli Dinilai Layak Menjadi Pintu Gerbang Perbatasan
Pemilihan Wonreli sebagai lokasi pembangunan PLBN memiliki landasan kebijakan dan pertimbangan teknis. Kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai pusat pelayanan pintu gerbang kawasan perbatasan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku.
Selain itu, hasil survei Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menempatkan Wonreli sebagai lokasi dengan nilai tertinggi untuk pembangunan PLBN Tipe D dibandingkan lokasi lain yang disurvei di Pulau Lirang dan Pulau Wetar.
Atas dasar itu, Pemprov Maluku memandang percepatan pembangunan PLBN Wonreli sebagai kebutuhan strategis yang perlu diperjuangkan agar masuk dalam agenda pembangunan pemerintah pusat.
Perlu Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Untuk merealisasikan rencana tersebut, koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan kementerian atau lembaga terkait menjadi langkah penting. Kesiapan administrasi, perencanaan, serta dukungan infrastruktur perlu dipastikan agar proses pengusulan dan pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan.
Pemprov Maluku berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap pembangunan fasilitas perbatasan tersebut, mengingat posisi geografis Maluku yang berbentuk kepulauan dan berbatasan dengan negara lain.
Jika terealisasi, PLBN Wonreli diharapkan tidak hanya memperkuat pengawasan dan pelayanan lintas batas, tetapi juga menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat melalui perdagangan, investasi, dan pengembangan potensi lokal.
Bagi masyarakat Pulau Kisar dan Kabupaten Maluku Barat Daya, pembangunan PLBN diharapkan menjadi langkah nyata pemerataan pembangunan, sehingga kawasan perbatasan tidak hanya dipandang sebagai beranda terdepan negara, tetapi juga sebagai wilayah yang memiliki peluang ekonomi dan masa depan pembangunan yang lebih baik.
