Home / Berita

Minggu, 19 Maret 2023 - 23:51 WIB

Kadis Pendidikan SBB Indikasikan Ketergantungan Daerah Terhadap Anggaran Pempus.

GlobalMaluku.ID,PIRU-Tingginya tuntutan Masyarakat terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal dibidang Pendidikan masih ibarat jauh panggang dari api, pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten SBB, Johan Tahya S.Pd M.Eng saat ditemui di kantornya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten SBB, Jalan JF Puttileihalat, Kota Piru, Selasa, (14/3/2023).

Menurut Tahya, berdasarkan fakta, dari beberapa kali Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang sudah berlangsung tiga kali di Kabupaten SBB ini , dalam rangka penyusunan RKPD SKPD Tahun 2024, terindikasi bahwa, permintaan atau usulan Masyarakat untuk sarana -sarana pelayanan dasar bagi SD ataupun SMP sangat tinggi.
Karena permintaan – permintaan itu, maka Tahya mengindikasikan, masih banyak kekurangan – kekurangan atas sarana dan prasarana pendidikan, hal ini disebabkan anggaran pembangunan untuk bidang pendidikan yang tersedia masih sangat jauh dari yang diharapkan.
” Kondisi ini adalah realita yang tidak dapat disangkali, bahkan salah satu sebabnya adalah, masih tingginya ketergantungan Daerah terhadap penganggaran dari Pemerintah Pusat baik itu melalui Dana Alokasi Khusus ( DAK) maupun DAU peruntukkan bagi Bidang Pendidikan” ungkapnya
Tahya menjabarkan, kebijakan pengelolaan Dana- Dana Pendidikan tersebut tergantung dari Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan Selaku pelaksana teknis, yang tentunya menginginkan kondisi yang ideal dalam kaitan dengan upaya – upaya peningkatan mutu.

Baca Juga  GANN Maluku Berharap Program Koperasi Merah Putih Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Daerah 3T

” Namun harus Kita akui bahwa, harapan – harapan itu mungkin saja belum bisa direalisasikan dalam waktu – waktu dekat ini, apalagi paradigma tata kelola yang saat ini diformulasikan, dalam bentuk Merdeka Belajar oleh Pemerintah Pusat, jabarnya.

Baca Juga  TINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MALUKU, PEMPROV DAN PEMERINTAH PUSAT LUNCURKAN SKALA

“Sebagai Informasi, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan SBB ini menjelaskan bahwa, program Merdeka Belajar yang saat ini telah memasuki episode ke- 23 tersebut, yang selalu menekankan pada upaya meningkatkan kemampuan literasi anak, juga turut berkontribusi pada Assesmen sebagai standar ukur Nasional,ungkapnya.

Kadis yang berlatar belakang dari dunia pendidikan ini merincikan, kemampuan literasi anak terdiri dari kemampuan baca, tulis dan kemampuan memahami serta kemampuan Literasi terhadap kemampuan konsep- konsep hitung.

Tapi menurut Tahya berdasarkan analisa secara Nasional, satu dari dua anak Indonesia masih memiliki kemampuan literasi dibawah kondisi ideal .

Share :

Baca Juga

Berita

Gubernur Maluku Dukung Seram Opportunity, 400 Kluster Sawit Dibidik dan 20 Ribu Tenaga Kerja Ditargetkan

Berita

Ketua Komisi IV DPR RI Apresiasi Bulog Capai Pengadaan 4 Juta Ton Beras, Gubernur Maluku Hadir di Ambon

Berita

Wattimena Tegaskan Penataan OPD Bukan untuk Tambah Jabatan, Tapi Perkuat Pelayanan Publik

Berita

Kejati Maluku Ingatkan Kepala Sekolah: Kelola Dana BOSP, Jangan Campur Kepentingan Pribadi

Berita

Halidah Rahawarin Resmi Jabat Wakil Dekan FK Unpatti, Rektor Bidik Akreditasi Unggul

Berita

Tenaga Kerja Blok Migas Masela Jangan Dipolitisir, Pemerintah Diminta Bela Anak Maluku

Berita

Lewerissa: ASN Sehat, Solid, dan Profesional untuk Perkuat Pelayanan Publik

Berita

Perubahan KUA-PPAS 2026, Maluku Tengah Dapat Tambahan Fiskal Rp68,76 Miliar