Home / Berita

Minggu, 19 Maret 2023 - 23:51 WIB

Kadis Pendidikan SBB Indikasikan Ketergantungan Daerah Terhadap Anggaran Pempus.

GlobalMaluku.ID,PIRU-Tingginya tuntutan Masyarakat terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal dibidang Pendidikan masih ibarat jauh panggang dari api, pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten SBB, Johan Tahya S.Pd M.Eng saat ditemui di kantornya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten SBB, Jalan JF Puttileihalat, Kota Piru, Selasa, (14/3/2023).

Menurut Tahya, berdasarkan fakta, dari beberapa kali Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang sudah berlangsung tiga kali di Kabupaten SBB ini , dalam rangka penyusunan RKPD SKPD Tahun 2024, terindikasi bahwa, permintaan atau usulan Masyarakat untuk sarana -sarana pelayanan dasar bagi SD ataupun SMP sangat tinggi.
Karena permintaan – permintaan itu, maka Tahya mengindikasikan, masih banyak kekurangan – kekurangan atas sarana dan prasarana pendidikan, hal ini disebabkan anggaran pembangunan untuk bidang pendidikan yang tersedia masih sangat jauh dari yang diharapkan.
” Kondisi ini adalah realita yang tidak dapat disangkali, bahkan salah satu sebabnya adalah, masih tingginya ketergantungan Daerah terhadap penganggaran dari Pemerintah Pusat baik itu melalui Dana Alokasi Khusus ( DAK) maupun DAU peruntukkan bagi Bidang Pendidikan” ungkapnya
Tahya menjabarkan, kebijakan pengelolaan Dana- Dana Pendidikan tersebut tergantung dari Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan Selaku pelaksana teknis, yang tentunya menginginkan kondisi yang ideal dalam kaitan dengan upaya – upaya peningkatan mutu.

Baca Juga  Komisi III DPRD Provinsi Maluku Bersinergi Bersama BPJN Maluku

” Namun harus Kita akui bahwa, harapan – harapan itu mungkin saja belum bisa direalisasikan dalam waktu – waktu dekat ini, apalagi paradigma tata kelola yang saat ini diformulasikan, dalam bentuk Merdeka Belajar oleh Pemerintah Pusat, jabarnya.

Baca Juga  Inflasi Maluku Kembali Menurun Pada September 2024 Menjadi 1,79℅ YOY

“Sebagai Informasi, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan SBB ini menjelaskan bahwa, program Merdeka Belajar yang saat ini telah memasuki episode ke- 23 tersebut, yang selalu menekankan pada upaya meningkatkan kemampuan literasi anak, juga turut berkontribusi pada Assesmen sebagai standar ukur Nasional,ungkapnya.

Kadis yang berlatar belakang dari dunia pendidikan ini merincikan, kemampuan literasi anak terdiri dari kemampuan baca, tulis dan kemampuan memahami serta kemampuan Literasi terhadap kemampuan konsep- konsep hitung.

Tapi menurut Tahya berdasarkan analisa secara Nasional, satu dari dua anak Indonesia masih memiliki kemampuan literasi dibawah kondisi ideal .

Share :

Baca Juga

Berita

BNI Serahkan 10 Unit TPS Sampah untuk Ambon, Perkuat Gerakan Kota Bersih dan Sehat

Berita

Wawali Ambon Dorong Pendataan Pelaku Ekonomi Digital dalam Sensus Ekonomi 2026

Berita

BPS Kota Ambon Latih Petugas Sensus Ekonomi 2026, Siapkan Data Berkualitas untuk Ukur Pertumbuhan Ekonomi

Berita

Hari Lahir Pancasila 2026, Wali Kota Ambon: Pancasila Jangkar Moral Bangsa Hadapi Tantangan Global

Berita

Universitas Pattimura Rayakan Iduladha 1447 H: Rektor Ajak Sivitas Akademika Perkuat Nilai Ketaatan, Pengorbanan, dan Kepedulian Sosial

Berita

Kejati Maluku Rayakan Idul Adha 1447 H dengan Semangat Pengorbanan dan Kepedulian Sosial

Berita

Audisi LASQI 2026 Kota Ambon Resmi Dibuka, Perebutkan “Golden Ticket” Menuju Nusantara Fest

Berita

Unpatti Kukuhkan Pusat Studi Pengelolaan Kawasan Berbasis Masyarakat: Tonggak Baru Riset dan Pemberdayaan di Maluku