GlobalMaluku.ID,Piru-Tinggal 4 bulan menjelang akhir masa jabatan pj. Bupati SBB, makin menjadi-jadi kebijakan-kebijakan yang diambil tidak memihak kepada masyarakat kecil.
Slogan Hut 20 tahun SBB hanya isapan jempol semata. Ada sejumlah T O yang harus dituntaskan dalam kurun waktu ini, termasuk mengarahkan proses hukum yang terkesan dipaksakan dengan melibatkan institusi hukum atau mereka yang tidak menjadikan hukum sebagai panglima, tetapi justru jadi alat kekuasaan demi mendapatkan keuntungan pribadi, baik untuk keuntungan finansial ataupun posisi jabatan, walaupun dengan mengorbankan orang lain.
Pada media ini, Kamis(24/1/2024)Salah satu tokoh pemuda SBB, Mozes Rutumalessy katakan, Realitas ini tidak bisa dipungkiri karena itu yang sementara terjadi di SBB.
Dan akan terus bergulir selama nafsu berkuasa dan kenyamanan jabatan serta keuntungan finansial masih lancar diperoleh.
“Lanjut Rutumalessy, Makna bakukele tidak dipahami, karena pj. Bupati dia bukan anak adat SBB, yang paham dengan kata-kata yang sarat makna, justru dia menimbulkan kecurigaan sesama umat, rasa saling mencurigai dan tidak percaya antar orang basudara. Dan ini adalah bibit-bibit perpecahan yang sementara disemaikan oleh pj. Bupati, dengan alasan yang dilegalkan, dan semaian ini bisa jadi ancaman buat masa depan SBB dalam bingkai hidup orang basudara. Dalam konteks ini juga, harus dipahami bahwa bagi mereka yang tidak memiliki integritas dalam penegakan hukum, akan memanfaatkan setiap peluang yang tersedia, apa lagi bagi mereka yang sudah dekat masa akhir jabatan yang sudah sempit peluang dalam memanfaatkan kewenangan, mereka berulah seakan tidak peduli dengan apa yang akan terjadi.
Untuk mendapatkan raport yang baik, mereka rela menjadikan orang lain sebagai korban. Yang jauh pasti dibidik dan yang dekat pasti digigit. Philosopi ini sudah menjadi budaya, maka masyarakat jangan mengharapkan sesuatu yang lebih baik terkait dengan upaya memperoleh keadilan, dan setiap pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat, akan selalu menjadi target empuk. Ini yang ditakutkan oleh penyelenggara pemerintahan, teristimewa mereka yang ada dibawah perintah. Akhir kata, SBB semakin terpuruk semenjak dipimpin oleh pj. Bupati, Andi chandra As Adudin.
Uang tidak berputar mengakibatkan ekonomi lumpuh, utang pihak ketiga menumpuk, tidak ada kontribusi apa-apa kedaerah tapi anggaran perjalanan dinas menumpuk, hak-hak pegawai tidak tuntas, birokrasi hancur-hancuran akibat rangkap jabatan dan penempatan esalon tidak sesuai dengan disiplin ilmu dan basicnya, yang sudah pensiunpun diangkat menjadi pegawai honor, banyak paket kebijakan demi mencapai target dan masih banyak lagi, tutup Rutumalessy.
