AMBON- Anggaran Rehabilitasi Rumah Dinas Gubernur Maluku yang menelan anggaran kurang lebih Rp 14 miliar dan menuai polemik dipublik Maluku masih dalam angka wajar.
Anggota DPRD Provinsi Maluku Saudah Tuankotta/Tethool saat ditemui awak media di rumah aspirasi rakyat. Karang Panjang. Rabu, (25/06/2025) mengatakan ”polemik yang terjadi, dikarenakan anggaran yang mencapai kurang lebih Rp 14 miliar untuk rehab seluruh ruangan Rumah Dinas (Rumdis) serta melengkapi semua furnitur yang tidak ada atau kosong pasca masa pemerintahan 5 lima tahun sebelumnya,”
Lanjutnya, ”pekerjaan rehab Rumdis yang dilakukan Pemerintah Daerah Maluku merupakan aset negara/daerah, bukan milik pribadi. Apalagi lima tahun sebelumnya tidak ditempati, sehingga kondisi Rumdis terlihat terbengkalai dan memprihatinkan,”
”Mungkin dianggap tidak wajar dari anggaran, bukan fantasis tetapi sampai mendekati Rp 14 miliar. Jadi kalau memang hari ini kondisi Rumdis terlihat kosong melompong, memprihatinkan, memang anggaran yang digunakan itu wajar,” ungkapnya
Tethool menjelaskan, anggaran untuk rehab Rumdis, sesuai rencana awal hanya mencapai Rp 8 miliar. Namun anggaran tersebut justru masih kurang karena berbagai faktor. Sehingga dari hasil pembahasan lanjutan, alokasi anggaran bertambah. Hal ini dikarenakan saat melakukan rehab, tidak dilakukan survei, sehingga ketika direview terjadi penambahan.
”karena di kediaman Gubernur sudah tidak ada lagi seluruh peralatan yang selama ini menjadi aset Pemerintah Daerah, seperti tempat tidur dan lain sebagainya, Apakah Gubernur harus tidur dilantai. Apakah Presiden kalau datang tidur di tikar, kan tidak mungkin. Sehingga ruangan-ruangan yang disiapkan hari ini, mencakup kamar Presiden, Wapres juga kamar Menteri ,” ucapnya
“Makanya pada saat kedatangan Menteri Bapennas beliau meminta untuk tinggal di Rumdis Gubernur, ternyata pak Gubernur menyampaikan minta maaf Rumdis belum selesai direhab, karena tidak digunakan atau terbengkalai kurang lebih 5 tahun. Jadi kalau ini menjadi polemik, ini sungguh aneh, miris,” pungkas Politisi Perempuan dari partai Gerindra itu
Ia berharap, polemik yang terjadi jangan diperpanjang, mengingat apa yang dilakukan Pemerintah tidak lain adalah untuk memelihara aset daerah yang selama ini terbengkalai dari pemerintahan sebelumnya.
”Jadi kalau di politisir bahwa Gubernur habiskan anggaran, tidak. Itu masih wajar. Bahkan anggaran yang ada saja masih kurang, karena barang-barang yang digunakan nantinya tidak terlalu mewah dan mahal, yang penting bisa digunakan dan ditempati,” tutup Tethool.
