GlobalMaluku.ID,AMBON-Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)kegiatan Workshop transformasi Digital PGRI dengan tema,Pengyatan Mandatori melalui optimalisasi tugas dan fungsi APKS PGRI, SLCC PGRI, LKBG PGRI dan DKGIP PGRI yang bertempat di hotel Grand Avira Kota Ambon, Senin, (11/9/2023).
Turut hadir,Asisten III setda Propinsi Maluku, Pieterson Rangkoratat,SH,ketua Umum Pengurus Besar(PB)PGRI Inilah Rosyidi,M,Pd.,Sekertaris Dinas Pendidikan (Sekdis) Propinsi Maluku,Ketua PGRI Maluku Utara,Ketua PGRI Propinsi Maluku, Nisam Idary Tekan, dan sejumlah Pengurus PGRI Maluku dan Malut.
Pada kegiatan tersebut Asisten III setda Maluku mewakili Gubernur Maluku Irjen Pol.Purn.Drs.Murad Ismail,menyampaikan,atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, menyambut baik Workshop Transformasi Digital dan Konferensi Kerja PGRI, semoga dapat memberikan manfaat bagi para guru dalam wadah PGRI, untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi transformasi digital, serta mampu merancang program kerja perangkat kelengkapan organisasi PGRI di tingkat Provinsi dan Kabupaten di Maluku dan Maluku utara, ujar Rangkoratat.
Kata dia,ada beberapa pesan penting yang di sampaikan oleh Gubernur Maluku antara lain, yang pertama adalah,dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, disebutkan bahwa, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, dan pendidikan menengah.
“Yang kedua, lanjutannya, Workshop Transformasi Digital, adalah salah satu upaya para guru, untuk memaknai kondisi dalam era teknologi informasi saat ini, para guru perlu menjadikan teknologi informasi, bukan hanya sebatas komunikasi, tetapi wajib menggunakannya sebagai media pembelajaran, bagi para peserta didik. Guru yang mumpuni dalam menerapkan teknologi informasi, akan menjadi pelita penyebaran pengetahuan yang valid bagi peserta didik, sebagai generasi muda harapan bangsa,Asisten III tersebut.
Ketiga,Ia juga menambahkan,kegiatan workshop ini, juga dirangkaikan dengan konferensi kerja PGRI, dengan mengangkat tema; Guru Bangkit, Pulihkan Pendidikan: Indonesia Maju, Indonesia Kuat”.
Dan yang keempat,Harapnya, kepada para guru, hendaklah dalam penyusunan program kerja, kedepankanlah kebutuhan akan peran organisasi ini, hilangkan keinginan terbatas, yang hanya dapat menimbulkan gesekan-gesekan yang mengurangi energi dan tidak produktif. Hasilkanlah program-program yang semakin mengangkat harkat dan martabat organisasi ini, agar semakin professional, serta jadikanlah PGRI sebagai organisasi berhimpunnya para guru untuk memikirkan masa depan bangsa yang lebih bermartabat,”tegas Rangkoratat.
Sementara itu,pada sejumlah Awak media,Ketua Umum PGRI Rosyidi,M,Pd, menyampaikan, PGRI tetap mendukung guru penggerak, tapi yang memenuhi syarat bisa mengikuti guru penggerak, jadi bagi kami tidak ada masalah dengan guru penggerak.
“Jadi kami setuju, tetapi pelaksanaanya tidak boleh di diskriminatif, harus di beri ruang kepada yang lainnya juga,tegas Rosyidi.
Untuk solusinya adalah, bagi guru yang bukan penggerak yang memenuhi syarat harus menjadi kepala sekolah dan pengawas tidak boleh ditutup peluang, tandasnya.
Soal 40℅ dalam analisis pinjol itu ada dua, pertama kali salah satu TV swasta yang melakukan survei dan yang kedua OJK, itu menunjukan alarm, bahwa kesejahteraan guru amat sangat memprihatinkan, padahal dia bertanggung jawab pada masa depan bangsa, ungkapa ketua Umum PGRI.
Untuk itu sudah saatnya, Pemerintah Daerah lebih serius untuk memberikan kesempatan guru untuk berkembang, harapnya.
Rosyidi juga mengungkapkan, kalau. Empunyai upah buruh minimum, ngga ada upah minimum bagi guru. “Bagaimana kita menuntut standard Pendidikan, ” Jadi kita menghimbau dan mengharapkan, kita punya rancang bangun penyedisain yang konferensi untuk penyelesaian honorer.
Dia juga berharap lewat kegiatan ini, PGRI semakin kuat, semakin berkembang, dan guru-guru dapat juga belajar menyelesaikan masalahnya sendiri, misalnya, masalah kurang kecepatan menangkap kurikulum, berdiskusi lah bersama, untuk lingkar belajar guru, dan disisi lain ini tentang bagaimana advokasi perlindungan guru, langkah-langkah apa saja pada guru secara hukum, sehingga harus di advokasi, karena kita punya lembaga konsultasi bantuan hukum.”Kemudian mereka harus memiliki kecepatan digital melalui APKS. Dan juga perempuan PGRI, memberikan kesetaraan pada perempuan untuk mendapatkan, jadi kepala sekolah perempuan, dan lain sebagainya,harap Ketua Umum Pengurus Besar PGRI tersebut.
