Home / Berita

Sabtu, 23 Mei 2026 - 04:54 WIB

Universitas Pattimura Resmi Luncurkan Aplikasi E-Procurement, Perkuat Transparansi dan Tata Kelola Modern

AMBON-Universitas Pattimura kembali menegaskan komitmennya dalam menerapkan tata kelola pengadaan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel melalui peluncuran Aplikasi E-Procurement Barang/Jasa, Kamis (21/5/2026). Acara berlangsung di Aula Lantai 2 Rektorat Unpatti dan diresmikan langsung oleh Rektor, Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd.

Peluncuran sistem digital ini merupakan implementasi dari Peraturan Rektor Universitas Pattimura Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa. Regulasi tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun proses pengadaan yang terpadu, profesional, dan sesuai prinsip good university governance.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber utama, Dr. H. Fahrurosi, S.H., M.Si, selaku Kepala BPKP Provinsi Maluku.

Pengadaan yang Lebih Modern, Transparan, dan Akuntabel

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Prof. Dr. Pieter Kakisina, M.Si, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa sistem E-Procurement Unpatti mengacu pada ketentuan Pasal 60 dan Bab XII dalam Peraturan Rektor tersebut, yang menegaskan digitalisasi penuh proses pengadaan barang/jasa.

Baca Juga  Wali Kota Ambon Gandeng FST Unpatti Tingkatkan Kualitas Guru dan Dorong Uji Emisi Kendaraan

Melalui sistem baru ini, seluruh proses pengadaan mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pelaporan diarahkan untuk berjalan lebih tertib, efisien, transparan, serta mendukung tata kelola yang modern.

“Penerapan sistem elektronik ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan pengadaan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berbasis digital di lingkungan Universitas Pattimura,” jelasnya.

Rektor: Langkah Strategis Menuju Transformasi Tata Kelola

Dalam sambutannya, Rektor Prof. Fredy Leiwakabessy menyampaikan bahwa peluncuran aplikasi ini adalah langkah strategis dalam memastikan pengelolaan anggaran universitas dapat memberikan dampak signifikan bagi kemajuan institusi.

Beliau menekankan bahwa tata kelola anggaran yang tepat, efektif, dan akuntabel merupakan kunci peningkatan kualitas layanan, pengembangan institusi, serta percepatan transformasi menuju universitas modern.

“Dengan menghadirkan narasumber, maka apa yang disampaikan ditelaah bersama sehingga paradigma dalam pengembangan barang dan jasa serta peluncuran aplikasinya dapat diterapkan dengan baik, termasuk penggunaan barang/jasa yang berkualitas,” ujar Rektor.

Baca Juga  Tes Urin Petugas Dan Warga Binaan, Seluruhnya Negatif Narkoba

Penyerahan Dokumen Peraturan Rektor, Wujud Penguatan Sinergi Pengawasan

Sebagai bagian penting dari rangkaian acara, dilakukan penyerahan Dokumen Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2026 kepada:

  • BPKP Provinsi Maluku
  • Instansi Kepolisian Daerah Maluku
  • Kejaksaan Tinggi Maluku
  • Para Dekan
  • Direktur Program Pascasarjana
  • Ketua SPI
  • Ketua Pokja

Penyerahan dokumen ini menunjukkan keseriusan Unpatti dalam memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum serta memastikan pengawasan dalam setiap tahapan pengadaan berjalan sesuai regulasi dan prinsip profesionalisme.

Dihadiri Pimpinan Universitas Hingga Aparat Penegak Hukum

Acara launching turut dihadiri Ketua Senat Unpatti, para dekan, kepala biro, wakil dekan bidang keuangan dan umum, pimpinan lembaga, hingga perwakilan dari Kepolisian Daerah Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku.

Peluncuran aplikasi ini menjadi tonggak penting bagi Universitas Pattimura dalam memperkuat integritas dan transformasi digital pengadaan barang/jasa, sejalan dengan visi kampus menuju tata kelola yang terpercaya, modern, dan berdaya saing.

Share :

Baca Juga

Berita

Sekolah Laboratorium Unpatti Genap 5 Tahun, Rektor Dorong Lahirnya Generasi Kreatif dan Berdaya Saing Global

Berita

Kejari Malteng Cetak Sejarah, Plea Bargain Pertama di Maluku Disetujui Kejaksaan Agung

Berita

Ambon Perkuat Transisi Energi Berkeadilan, Kolaborasi Internasional Bidik Solusi Sampah dari Akar Masalah

Berita

Mahasiswa Maluku Turun ke Jalan, Ancam Gelombang Perlawanan Besar Jika Ketimpangan Pendidikan Terus Diabaikan

Berita

Bimas Kristen Malteng: Klaim Bergabung dengan Sinode dan PGI Harus Melalui Prosedur Resmi

Berita

Diduga Gunakan Identitas PGI Tanpa Dasar Organisasi yang Jelas, Jemaat Victorius Breaktrough Suli Diminta Diperiksa

Berita

Wali Kota Ambon Dorong Digitalisasi Keuangan Daerah, SP2D Online Jadi Langkah Menuju Smart City

Berita

DPRD Maluku Terima LHP BPK 2025, Benhur Watubun Tekankan Tata Kelola Keuangan Harus Transparan