Home / Berita

Kamis, 22 September 2022 - 14:17 WIB

Cipayung Plus Demo Kenaikan BBM Serta Tarif Dasar Listrik & BBM

PIRU, Global Maluku.ID | Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM) yang terjadi secara Nasional juga berimbas seluruh daerah baik itu di tingkat Priovinsi maupun Kabupaten Kota di Tanah air selain itu Kenaikan BBM ini juga memicu kenaikan harga – harga bahan kebutuhan pokok dan harga – harga lainnya sehingga sangat menyusahkan Masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah.

“Persoalan ini mengundang keprihatian dari OKP Cipayung Plus SBB yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Himpunan Mahasiswa Kesehatan SBT menggelar aksi Demosntrasi di depan Halaman Kantor Bupati SBB, Jalan JF Puttileihalat, Kota Piru, pada Selasa, (20/9/2022).

Dalam pernyataannya pewakilan korrdinator aksi demo menyatakan bahwa, dilihat dari situasi dan kondisi Negara yang saat ini dalam keadaan genting terhadap perputaran ekonomi global, karena ada beberapa aspek yang secara ideologis telah berpihak paham Neoliberalisme, dimana dengan adanya agenda liberalisasi pada seluruh sektor kebijakan telah berdampak merusak seluruh tatanan ekonomi Masyarakat Indonesia.
Dijelaskan efek dari kebijakan yang Liberalistik ini, telah memberikan ruang terhadap pasar yang sebesar – besarnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seharusnya bertugas melindungi privasi sektor, justru berkelindang dengan privasi sektor yang terjadi ,sehingga menyebabkan terjadi kerugian diseluruh sektor.
Koordinator Aksi menandaskan, BUMN terutama Pertamina yang selalu menyebutkan ada angka kerugian, ada hutang margin yang tidak dibayarkan oleh Negara, seolah- olah menegaskan bahwa Pertamina terpisah oleh Negara, padahal Pertamina adalah underbow dari Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Oleh karena itu, poin tuntutan dari organisasi Mahasiswa Cipayung Plus adalah, Meminta kepada DPRD SBB untuk mendesak Pemerintah Seram Bagian Barat untuk mengeluarkan surat penolakan mendesak kenaikan tarif listrik dan kenaikan BBM kepada Pemerintah Pusat.
Meminta Bapak Pejabat Bupati SBB, Brigjen Andi Chandra As’Aduddin SE MH, agar membuat Peraturan Daerah ( Perda) terkait ongkos transportasi Angkutan Umum baik roda dua, tiga bahkan empat di Kabupaten SBB.

Baca Juga  Dijadwalkan ikut UKK Di DPP PKB, Risaputty Program Saya Tidak Muluk - Muluk Dan Janji Manis.

Mereka juga meminta Disperindagnaker SBB agar membangun relasi dengan Pertamina untuk menghadirkan BBM jenis Pertalite untuk didistribusi di Kabupaten SBB
Meminta Kapolres SBB, AKBP Dennie Andreas Dharmawan SIK agar memerintahkan Kasat Reskrim Polres SBB, untuk memberantas mafia BBM dan memberantas pelanggaran terhadap penyaluran BBM bersubsidi di Kabupaten SBB baik dari SPBU, APMS, AMT dan Pangkalan Minyak Tanah hingga ke pihak Pengecer.

Baca Juga  Kapolres SBB, Sebanyak 50 Personil Amankan MTQ Tingkat Kabupaten Yang Berlangsung Di Manipa

“Setelah melakukan orasi, para perwakilan demo langsung berdialog dengan Sekda SBB, Alvin Leverne Tuasuun SP M.Si, Kepala Kesbaglinmas, Drs Saban Patty, Kadis Disperindagnaker, Drs Din Sylawane, Kadis Perhubungan SBB, Frentje Latturette, Perwakilan DKP SBB. Stevy Sahubrua, Kadis Perijinan dan PTSP , Moctovino Tuasuun.

Share :

Baca Juga

Berita

Bupati SBB Hadiri Musrenbang RKPD Maluku 2027, Dorong Sinergi dan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Berita

Perkuat Kepemimpinan Daerah, Ratusan Ketua DPRD Ikuti Retret Nasional di Magelang

Berita

Dies Natalis ke-63 Unpatti, 19 Mahasiswa Adu Gagasan dalam Lomba Orasi Ilmiah Bertema Pertanian Berkelanjutan

Berita

Dispora Ambon Ikuti Rapat PANSUS DPRD, Dorong Evaluasi Kinerja dan Penguatan Program Pemuda-olahraga

Berita

Wawali Ambon Buka Manasik Haji 2026, 462 Jamaah Siap Berangkat dengan Pembekalan Intensif

Berita

Buka Rapat TPAKD, Wali Kota Ambon Tekankan Kolaborasi dan Akses Keuangan untuk Dorong Ekonomi

Berita

Pemkab SBB Perkuat Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal Melalui Dekranasda dan Pelatihan Sagu-Kelor

Berita

Bupati SBB Hadiri Pisah Sambut Pangdam XV/Pattimura, Perkuat Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah