AMBON—DPRD Maluku menggelar rapat dengan pihak kepolisian dalam rangka mendorong pengusutan secara tuntas kasus kehilangan dokumen yang mungkin saja ada unsur kesengajaan. Rapat berlangsung di ruang paripurna Rumah Aspirasi Rakyat, Karang Panjang, Jumat, (04/07/2025)
Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G Watubun, menyampaikan kepada awak media usai rapat, bahwa ”kasus penghilangan, pencurian atau kesengajaan terhadap dokumen yang perlu kita klarifikasikan apakah berjumlah 30 karung dokumen atau lebih, yang kita sudah rapat dan memastikan proses hukum harus berjalan dan harus transparan terang benderang,”
”Kepada pemerintah daerah juga kita pastikan untuk ada penegakan disiplin kepada ASN yang terlibat, kalau ada indikasi keterlibatan itu, teman-teman Dewan meminta untuk Gubernur menonaktifkan sebagian stafnya dan juga pejabat yang terlibat, agar memudahkan fokus dan proses penegakan hukum dan bisa diungkapkan,” Ungkap Watubun
Dokumen yang hilang itu terkait dengan dana atau APBN anggaran untuk satu periode dari 2019-2024, ketika ditanya terkait kemungkinan adanya keterlibatan mantan Gubernur, Benhur menjawab, ”bahwa karena ini sudah ada di ranah hukum, kita serahkan sepenuhnya kepada Aparat Penegak Hukum, apakah Murad terlibat atau tidak itu nanti urusan hukum, kita tidak boleh berandai-andai,”
Tapi sebenarnya sudah dipertegas ini periode 2019-2024, untuk indikasi ke situ. Kata ketua DPRD, ”bisa saja, nanti polisi yang bertindak, kita sebagai politisi saja,”
Watubun Menjelaskan bahwa agar hal ini tidak terulang lagi, ”yang pertama secara internal pemerintah harus mendukung DPRD yang secara inisiatif sudah memastikan adanya Perda tentang kearsipan dan itu penting supaya kalau ada orang yang melenceng kiri melenceng kanan bisa tertib,”
”Kemudian Perda tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik supaya ada digitalisasi arsip kemudian arsip warisnya juga itu ada kemudian proses pengendalian kearsipan ini ya harus terukur,”
Dengan Tegas Ketua DPRD ”Terus terang kasus ini mencoreng wajah pemerintah daerah karena hal ini baru pernah terjadi seperti demikian, sekali lagi ini menampar, mencoreng dan membuat malu wajah pemerintah daerah,”
saya berharap jangan sampai hal yang seperti ini terjadi lagi di kemudian hari,” harap Watubun.
