AMBON-Komisi IV ketika melakukan pengawasan pada 6 kabupaten/kota, kota Tual, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Seram Bagian Timur, pengawasan terkait dengan pendidikan dan kesehatan.
Saudah Tuankotta/Tethool saat diwawancarai, dirumah aspirasi rakyat, Karang Panjang, Selasa, (10/06/2025), mengatakan, ”karena ada beberapa dari OPD mitra komisi IV tidak ada program kegiatan di kabupaten kota tersebut yang ada hanya pendidikan,”
”maka kami melakukan pertemuan dengan beberapa kepala sekolah dan ada beberapa hal yang menjadi sorotan, terutama TPP guru maupun kepala-kepala sekolah yang masih menjadi Plt dan akan ada dalam tahapan seleksi kepala sekolah, pada tahun ini pasti akan ada kepala sekolah Definitif,” ungkap Tethool
Untuk beberapa sekolah itu masih mengalami kekurangan yang harus ada perbaikan, Tethool menjelaskan, ”soal perbaikan itu ada dan pekerjaan masih dalam tahap pemeliharaan,”
Komsi IV, bapak/ibu anggota dan pimpinan meminta agar pihak ketiga boleh segera menyelesaikannya secara baik sesuai dengan spek pekerjaannya, memang kecil-kecil tidak terlalu besar seperti kebocoran dan sebagainya itu perlu ada perbaikan.
Pada beberapa wilayah itu juga, ”terkait dengan kesehatan dalam hal ini obat-obatan itu masih butuh perhatian, katakanlah di MBD obat-obatan yang datang dalam waktu kurang lebih 1-2 bulan sudah mengalami kadaluarsa.
Politisi Gerindra tersebut mengatakan ”mereka meminta kalau boleh ada skema yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat terkait dengan pengadaan obat kepada masyarakat, harus diperhatikan agar jangan sampai pengiriman obat yang dalam kurun waktu beberapa bulan obatnya sudah kadaluarsa, karena setiap daerah memiliki endemi penyakitnya tersendiri, maka itu harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap kabupaten kota,”
Kabupaten MBD mereka harus menambah anggaran untuk untuk pengadaan obat untuk menanggulangi kebutuhan masyarakat di rumah sakit karena BPJS tidak bisa mengkover.
itu beberapa hal yang kita temui dan saat pertemuan dengan masyarakat, Pemda, kepala sekolah, para guru maupun para kepala cabang, hal tersebut menjadi masukan ke komisi IV untuk disampaikan ke pemerintah provinsi sehingga bisa terakomodir apa yang menjadi kebutuhan kabupaten kota tersebut. Ujar Tethool
Tindaklanjut komisi IV terkait obat-obatan, ”kita telah sampaikan ke Pemerintah Provinsi dalam hal ini Pak Kadis kesehatan dalam rapat bersama evaluasi hasil pengawasan dan kemungkinan besar nanti dalam penyampaian aspirasi ke pemerintah pusat kita juga akan sampaikan skema pengiriman obat ke daerah ini harus disesuaikan,” jelas Ketua komisi IV
”jangan obat itu datang satu atau dua bulan kemudian obatnya sudah tidak bisa terpakai lagi dan kalau boleh obat itu masa kadaluarsanya itu 1-2 tahun, sehingga BPJS diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat terkait obat-obatan.” tutup Tethool.
