AMBON — Pemerataan pendidikan di Provinsi Maluku kembali menjadi sorotan. Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saudah Tuankotta/Tethool, menilai kondisi distribusi kepala sekolah dan guru, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), masih jauh dari kata ideal.
”Kita menghadapi persoalan serius. Banyak sekolah di daerah 3T tidak memiliki kepala sekolah, apalagi guru yang bersedia bertugas di sana,” ujar Tethool saat diwawancarai, di ruang komisi IV, Rabu (23/7/2025).
Menurut Tethool, pemerintah saat ini tengah menyusun formula baru untuk menempatkan kepala sekolah secara lebih merata, terutama di daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau. Namun, upaya ini perlu didukung oleh kebijakan anggaran yang konkret.
“Jangan hanya berhenti di regulasi. Harus ada insentif yang layak sebagai bentuk penghargaan kepada mereka yang mengabdi di daerah-daerah terpencil. Itu akan menjadi pemicu semangat untuk mereka tetap bertahan dan melayani,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dampak dari maraknya pendirian sekolah baru tanpa perencanaan matang, yang justru menyulitkan pemerataan tenaga pengajar. Di beberapa wilayah, seperti di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), satu desa bisa memiliki satu SMA.
“Bayangkan, 10 desa berarti 10 SMA, dan semuanya membutuhkan guru. Padahal kita sendiri masih kekurangan tenaga pendidik. Ini bukan solusi, malah menambah masalah,” ungkap dia prihatin.
Saudah mengusulkan agar sekolah-sekolah yang tidak memiliki siswa cukup agar digabungkan kembali untuk menjaga efektivitas dan kualitas pendidikan. Ia menyebut, langkah ini sejalan dengan dorongan pemerintah untuk mengembangkan konsep Sekolah Rakyat.
“Dengan konsep ini, kita berharap bisa mengurangi pembukaan sekolah-sekolah baru yang tidak terukur, dan justru memperkuat kualitas pendidikan yang merata,” katanya.
Lebih jauh, ia mengkritisi keberadaan SMK yang dinilai belum mampu mencetak lulusan yang siap kerja. Saoda mencontohkan SMK pertanian, yang lulusannya belum mampu menjadi motor penggerak pertanian di desa.
“Harus ada pembenahan kurikulum dan pembinaan keahlian. Jangan sampai siswa SMK hanya lulus tanpa kompetensi,” pungkasnya
Ia juga mendukung gagasan rotasi guru dari sekolah-sekolah di kota ke desa sebagai bagian dari upaya pemerataan layanan pendidikan. Hal ini, kata dia, sudah menjadi pembicaraan serius di internal Komisi IV.
“Kita butuh keadilan pendidikan. Anak-anak yang tinggal jauh dari kota pun berhak mendapat pendidikan yang layak. Ini tanggung jawab bersama,” tutup Ketua Komisi IV itu.
