Home / Berita

Jumat, 25 Juli 2025 - 04:30 WIB

Penjaringan CPNS Akan Dihentikan Sementara Oleh Pemkot Ambon

AMBON-Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon akan menghentikan sementara penjaringan calon pegawai negeri sipil (CPNS), karena jumlah pegawai sudah hampir 8.000 orang.

“Saya sudah bilang kepada sekda dan kepala BKD untuk menyurati Pemerintah Pusat untuk kita menghentikan dulu pengangkatan CPNS,” kata Wali Kota Ambon Bodewin M Wattimena di kantor DPRD setempat, Kamis (23/7/2025).

Menurut Bodewin, langkah untuk menghentikan penerimaan pegawai baru harus dilakukan, karena jumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkot Ambon sudah terlalu banyak dari yang dibutuhkan.

Baca Juga  Pj Gubernur Maluku, Tinjau Pelaksanaan PIN POLIO, Dirinya Bersabar Bisa Mencapai Target 95%

Pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang hampir 2.000 lebih, ditambah dengan 941 PNS yang baru pada tahun ini, membuat jumlah ASN sudah hampir mencapai 8.0000 orang.

Seleksi CPNS, kata dia, akan kembali dilakukan setelah ada pengurangan pegawai melalui proses pensiun karena masa bakti mereka telah selesai.

“Kita sudah over pegawai di Kota Ambon. Pengangkatan PPPK dua ribu lebih, ditambah dengan 941 PNS, pegawai kita sampai hari ini hampir 8.000, terlalu banyak,” ucapnya.

Selain menghentikan sementara seleksi CPNS, Pemkot Ambon juga tidak akan menerima permintaan mutasi pegawai dari wilayah lainnya, kecuali untuk alasan penyatuan keluarga.

Baca Juga  Nama Ketum DPP Diseret dalam Dinamika Musda, Kader Golkar Ambon Ungkap Dugaan Tekanan Internal

Hal itu dibuktikan dengan penandatangan moratorium pemindahan ASN dari kabupaten/kota atau daerah lain oleh Wali Kota Bodewin.

“Kecuali bagi mereka yang pindah karena penyatuan keluarga, itu saya izinkan, tapi kalau pindah hanya untuk menambah pengalaman, orang tua sudah berusia lanjut, itu tidak lagi kita terima, kecuali penyatuan keluarga, ikut suami atau istrinya bertugas di sini,” imbuh Bodewin.

Share :

Baca Juga

Berita

Benhur Watubun Ingatkan Pemprov Maluku: Jangan Bangun Ambon Saja, APBD 2027 Wajib Sentuh Pulau Terluar!

Berita

Lewerissa dan Seluruh Kepala Daerah Teken Komitmen Antikorupsi, Pokir DPRD hingga Dana Hibah Jadi Sorotan KPK

Berita

Maya Baby Lewerissa Bawa Kabar Baik dari Jakarta, PAUD Maluku Dapat Dukungan Renovasi dan Insentif Guru

Berita

Sherly Tjoanda Apresiasi Pendampingan KPK, APBD Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Berita

Lewerissa Tegaskan Tak Ada Toleransi Pelanggaran, Pemda se-Maluku Diminta Serius Benahi Tata Kelola Keuangan

Berita

KIP Kuliah 2026 Tanpa Kuota, Sandro Mihradi Tegaskan Akreditasi Prodi Jadi Syarat Penting

Berita

Unpatti Tekankan Integritas Penerima KIP Kuliah 2026, Malle: Beasiswa Bukan Sekadar Bantuan, Tetapi Amanah

Berita

Vanath Minta Proses Pembentukan Perda Dipangkas, Maluku Butuh Regulasi yang Berpihak pada Karakter Kepulauan