Ambon – DPRD Provinsi Maluku mendesak Pemerintah Provinsi Maluku untuk segera menindaklanjuti rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Desakan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna yang digelar Kamis (23/04/2026), usai pembahasan mendalam oleh Panitia Khusus (Pansus).
Wakil Ketua DPRD Maluku, Johan Lewerissa, menegaskan bahwa rekomendasi yang dihasilkan bukan sekadar formalitas, melainkan hasil kajian komprehensif yang harus diimplementasikan secara serius oleh pemerintah daerah.
“Rekomendasi DPRD berisi catatan strategis, saran konstruktif, serta evaluasi menyeluruh terhadap jalannya pemerintahan daerah. Ini harus menjadi dasar perbaikan ke depan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembahasan LKPJ tidak hanya mengacu pada dokumen resmi dari pemerintah, tetapi juga diperkuat dengan data lapangan, hasil pengawasan DPRD, serta koordinasi intensif bersama berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurut Lewerissa, implementasi rekomendasi tersebut menjadi kunci dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
“Semua poin yang disampaikan harus diwujudkan dalam langkah nyata yang terukur dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menyatakan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah yang telah dilaksanakan tepat waktu. Ia juga mengapresiasi DPRD atas pembahasan yang dinilai komprehensif dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif.
“Setiap catatan dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi utama bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik,” kata Vanath.
Ia menambahkan, rekomendasi DPRD memiliki peran penting sebagai bagian dari mekanisme pengawasan yang harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program nyata.
Lebih lanjut, Vanath menekankan perlunya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, Wakil Gubernur, serta jajaran OPD. DPRD berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret guna mendorong perbaikan sistem pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Maluku.
