Home / Berita

Sabtu, 11 Maret 2023 - 09:48 WIB

Kades Laturake Gunakan Jabatannya Semana-Mena,Dan Gantikan Staf Tidak Sesuai Regulasi

PIRU,GlobalMaluku.ID-Kebijakan Kepala Desa (Kades) Laturake Ruben Makulesy memberhentikan serta mengganti perangkat Desa (Staf) secara sepihak berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Laturake Nomor : 141-01-2023 menuai protes.

Bahkan, pergantian perangkat Desa harus memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, pada Pasal 5 mengatakan perangkat Desa itu bisa diberhentikan apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau berhenti sendiri, Piru 11/03/2023.

Melki Matital kepada media ini di piru mengatakan, pemberhentian dirinya beserta staf lain berdasarkan surat keputusan Kades Laturake dinilai sepihak “tidak sesuai regulasi”.

“Kenapa saya (Melki) harus mengatakan pemberhentian kami merupakan kebijakan sepihak yang dilakukan Kades, karena sampai hari ini tidak ada surat rekomendasi dari Camat terkait pergantian perangkat Desa, Namun Kades Laturake telah mengeluarkan surat pemberhentian. Apakah itu bukan Kebijakan sepihak”, tuturnya.

Baca Juga  WUJUDKAN EFEKTIFITAS PENURUNAN ANGKA STUNTING, WIDYA MI INGIN KADER TP PKK-POSYANDU BERPERAN

Dijelaskan, setelah menerima surat pemberhentian sebagai perangkat Desa. Ia (Melki) sempat menanyakan ke Kades terkait surat rekomendasi dari Camat, namun Kades beralasan bila dirinya telah mengusulkan ke Camat untuk pergantian perangkat Desa.

“Belum ada, SK Pemberhentian saja”, ucap melki meniru apa yang disampai Kades kepadanya.

Dikatakan, dirinya sangat memahami jika pergantian perangkat Desa merupakan hak yang dimiliki oleh Kades dan tidak ada yang melarang, akan tetapi harus mengacu pada aturan yang berlaku, bukan sesuka hatinya.

Baca Juga  Gubernur Hadiri Pelaksanaan Baksos Dalam Rangka Peringatan HUT Provinsi Maluku Ke-78

“Kami telah menyurati Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), DPRD dan Bupati untuk menyikapi persoalan ini”, tuturnya.

Ia berharap ,surat yang telah dimasukan tersebut agar secepatnya di ditindaklanjuti oleh Dinas teknis dan DPRD.

“Jika persoalan ini tidak direspon secepatnya maka, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah solusi terakhir untuk menyelesaikan persoalan ini”, pungkasnya.

Perlu diketahui, hingga berita ini dipublikasikan, Kepala Desa Laturake Ruben Makulesy yang dihubungi lewat telpon selulernya tidak dapat terhubung.

Share :

Baca Juga

Berita

Proyek Jalan Lapen MBD Fisik 0 Persen, Tiga Pejabat Jadi Tersangka: Negara Rugi Rp2,48 Miliar

Berita

Bodewin Wattimena Luncurkan Pembayaran Retribusi TPI Arumbae Secara Non-Tunai, Tutup Celah Kebocoran PAD

Berita

TMMD ke-139 di Dusun Seri Tuntas, Kasdam Pattimura dan Wali Kota Ambon Pastikan Kolaborasi Pembangunan Berlanjut pada 2027

Berita

TMMD ke-130 Tuntas di Ambon, Kasdam XV/Pattimura: Membangun Negeri Harus Dimulai dari Desa

Berita

Kodam Pattimura Luruskan Polemik Tanah OSM Kudamati, Tegaskan Putusan Pengadilan Harus Dibaca Secara Utuh

Berita

Kasus 1,7 Ton Merkuri Jadi Sorotan, Pangdam Pattimura Pastikan Penyidikan Transparan dan Tak Ada Oknum Kebal Hukum

Berita

Wagub Vanath Soroti Tantangan Keterbukaan Informasi di Maluku, Tegaskan Karakteristik Daerah Kepulauan

Berita

Jamin Kesejahteraan ASN dan PPPK hingga Purna Tugas, Pemkab SBB Gandeng PT Taspen