Home / Berita

Sabtu, 11 Maret 2023 - 09:48 WIB

Kades Laturake Gunakan Jabatannya Semana-Mena,Dan Gantikan Staf Tidak Sesuai Regulasi

PIRU,GlobalMaluku.ID-Kebijakan Kepala Desa (Kades) Laturake Ruben Makulesy memberhentikan serta mengganti perangkat Desa (Staf) secara sepihak berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Laturake Nomor : 141-01-2023 menuai protes.

Bahkan, pergantian perangkat Desa harus memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, pada Pasal 5 mengatakan perangkat Desa itu bisa diberhentikan apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau berhenti sendiri, Piru 11/03/2023.

Melki Matital kepada media ini di piru mengatakan, pemberhentian dirinya beserta staf lain berdasarkan surat keputusan Kades Laturake dinilai sepihak “tidak sesuai regulasi”.

“Kenapa saya (Melki) harus mengatakan pemberhentian kami merupakan kebijakan sepihak yang dilakukan Kades, karena sampai hari ini tidak ada surat rekomendasi dari Camat terkait pergantian perangkat Desa, Namun Kades Laturake telah mengeluarkan surat pemberhentian. Apakah itu bukan Kebijakan sepihak”, tuturnya.

Baca Juga  100 Pasangan Kristen Nikah Massal di Ambon

Dijelaskan, setelah menerima surat pemberhentian sebagai perangkat Desa. Ia (Melki) sempat menanyakan ke Kades terkait surat rekomendasi dari Camat, namun Kades beralasan bila dirinya telah mengusulkan ke Camat untuk pergantian perangkat Desa.

“Belum ada, SK Pemberhentian saja”, ucap melki meniru apa yang disampai Kades kepadanya.

Dikatakan, dirinya sangat memahami jika pergantian perangkat Desa merupakan hak yang dimiliki oleh Kades dan tidak ada yang melarang, akan tetapi harus mengacu pada aturan yang berlaku, bukan sesuka hatinya.

Baca Juga  Pj Wali Kota Dan Wakil Ketua DPRD ,Terima LHP Semester II Tahun 2022 dari BPK

“Kami telah menyurati Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), DPRD dan Bupati untuk menyikapi persoalan ini”, tuturnya.

Ia berharap ,surat yang telah dimasukan tersebut agar secepatnya di ditindaklanjuti oleh Dinas teknis dan DPRD.

“Jika persoalan ini tidak direspon secepatnya maka, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah solusi terakhir untuk menyelesaikan persoalan ini”, pungkasnya.

Perlu diketahui, hingga berita ini dipublikasikan, Kepala Desa Laturake Ruben Makulesy yang dihubungi lewat telpon selulernya tidak dapat terhubung.

Share :

Baca Juga

Berita

BNI Serahkan 10 Unit TPS Sampah untuk Ambon, Perkuat Gerakan Kota Bersih dan Sehat

Berita

Wawali Ambon Dorong Pendataan Pelaku Ekonomi Digital dalam Sensus Ekonomi 2026

Berita

BPS Kota Ambon Latih Petugas Sensus Ekonomi 2026, Siapkan Data Berkualitas untuk Ukur Pertumbuhan Ekonomi

Berita

Hari Lahir Pancasila 2026, Wali Kota Ambon: Pancasila Jangkar Moral Bangsa Hadapi Tantangan Global

Berita

Universitas Pattimura Rayakan Iduladha 1447 H: Rektor Ajak Sivitas Akademika Perkuat Nilai Ketaatan, Pengorbanan, dan Kepedulian Sosial

Berita

Kejati Maluku Rayakan Idul Adha 1447 H dengan Semangat Pengorbanan dan Kepedulian Sosial

Berita

Audisi LASQI 2026 Kota Ambon Resmi Dibuka, Perebutkan “Golden Ticket” Menuju Nusantara Fest

Berita

Unpatti Kukuhkan Pusat Studi Pengelolaan Kawasan Berbasis Masyarakat: Tonggak Baru Riset dan Pemberdayaan di Maluku