Ambon – Isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU di Kota Ambon akhirnya mendapat respons cepat dari berbagai pihak. Polda Maluku bersama pemerintah daerah dan Pertamina menggelar rapat koordinasi lintas sektor pada Kamis (2/4/2026).
Rakor yang berlangsung di Ambon ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, didampingi jajaran Polda Maluku, termasuk Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit) dan Direktorat Intelkam. Hadir pula perwakilan Pertamina wilayah Maluku-Papua, Dinas ESDM, Disperindag Kota Ambon, serta para pengelola SPBU.
Dalam keterangannya, Bodewin menegaskan bahwa antrean panjang yang terjadi belakangan ini bukan disebabkan oleh kekurangan stok BBM, melainkan akibat kepanikan masyarakat yang dipicu oleh informasi yang tidak utuh, terutama di media sosial.
“Kondisi ini dipengaruhi informasi yang beredar di masyarakat. Padahal, ketersediaan BBM di Ambon dalam kondisi cukup dan normal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti ketidakkonsistenan pelayanan di sejumlah SPBU yang turut memperburuk situasi. Beberapa SPBU dilaporkan tutup saat dibutuhkan atau kehabisan stok di tengah antrean, sehingga memperkuat persepsi kelangkaan di masyarakat.
Sementara itu, pihak Pertamina memastikan bahwa stok BBM, termasuk Pertalite dan Pertamax, dalam kondisi aman dan mencukupi. Distribusi BBM dipusatkan melalui Terminal BBM Wayame yang hingga kini beroperasi normal, dengan pasokan yang terus berjalan, termasuk dari kapal pengangkut yang baru tiba.
Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan (panic buying) dan tetap membeli BBM sesuai kebutuhan.
Melalui rakor ini, pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan Pertamina sepakat untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan transparansi informasi, serta memperketat pengawasan distribusi BBM.
Langkah tersebut diharapkan mampu meredam keresahan publik sekaligus memastikan distribusi energi tetap lancar, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan.
Ke depan, tantangan yang dihadapi tidak hanya terkait ketersediaan stok, tetapi juga konsistensi pelayanan SPBU serta keterbukaan informasi distribusi agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
