AMBON-Komisi II DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan bersama mitra BUMN yakni Pertamina dan PLN pada sebelas kabupaten/kota di Provinsi Maluku, mendapati beberapa temuan di lapangan membutuhkan perhatian serius Pemerintah Daerah untuk di evaluasi dan ditindaklanjuti. Rabu, (21/05/2025).
Politisi PKB, Ary Sahertian, S.Sos, anggota komisi IV DPRD Provinsi Maluku, menjelaskan kepada wartawan di Rumah Aspirasi Rakyat Maluku, ”kita telah kembali dari melakukan pengawasan bersama mitra OPD ditambah dua BUMN, Pertamina dan PLN,”
pertama, yang lebih khusus saya sampaikan soal Pertamina ada keluhan masyarakat terkait dengan kuota BBM yang diberikan di Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan, diharapkan bisa ada penambahan.
Komisi II dalam komitmen kita, rapat dengan para pengusaha minyak dan sona Migas di Buru dan Buru Selatan, kita sampaikan secara resmi, akan berjuang untuk penambahan kuota bagi dua kabupaten tersebut. Sehingga tidak membuat masyarakat bimbang untuk mencari BBM ke mana, karena merupakan salah satu kebutuhan yang sangat prinsip, baik itu nelayan, petani pengendara dan lain-lainnya,” ungkap Sahertian.
kedua, soal Listrik kita meminta kepada PLN agar masyarakat yang berada di enam desa di Buru Selatan yang sampai hari ini belum menikmati listrik agar secepatnya ditindaklanjuti dan pihak PLN janji, maksimal Tahun 2026 desa-desa itu sudah bisa menikmati listrik,
”karena itu kita bertemu kemarin bersama PLN baik Wilayah maupun perwakilan di kabupaten Buru dan Buru Selatan, kita menyampaikan jangan cuma bicara tapi realisasikan agar listrik bisa dinikmati oleh masyarakat, harus secepatnya dilakukan dan pihak PLN telah berjanji untuk melakukan hal dimaksud secepatnya,” tegas anggota komisi II tersebut
Sahertian menjelaskan, ”terkait BBM ini di Buru Selatan itu ada 4 jenis pertalite, pertamax, dexlite dan solar Itu diminta untuk naikkan, tapi kalau di Kota Ambon itu lebih banyak soal minyak tanah, kita komisi 2 sudah perjuangkan langsung ke Dirjen Pertamina dan kuota yang mestinya diturunkan tapi dikembalikan lagi pada pos tahun 2024 sebanyak 106.000 KL sudah di kembalikan lagi ke Maluku,”
Untuk enam desa di Buru Selatan yang belum teraliri listrik itu mohon maaf saya tidak menghafal nama-nama desanya, tapi dari koordinasi kita dengan PLN wilayah bahkan dengan perwakilan Buru dan Buru Selatan itu sudah ada komitmen untuk tahun 2026. Dan secara keseluruhan ada 115 desa di Maluku yang belum teraliri listrik yang kemudian secara bertahap sampai 2027 harus diselesaikan. Tutup Sahertian
