AMBON – Suasana di pusat Kota Ambon, tepatnya di sepanjang Jalan AY Patty, memanas pada Rabu (17/6/2026) ketika ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi kepemudaan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran. Massa menyuarakan berbagai persoalan nasional yang dikaitkan dengan realitas ketimpangan pembangunan yang masih dirasakan masyarakat Maluku hingga hari ini.
Aksi yang diikuti oleh gabungan mahasiswa dari Universitas Pattimura, Institut Agama Kristen Negeri (IAK omN) Ambon, Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), serta sejumlah organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan itu mengusung semangat “Reformasi Jilid II”, dengan fokus utama pada isu-isu lokal yang dinilai selama ini terpinggirkan dari perhatian pemerintah pusat.
Dalam orasinya, para demonstran menegaskan bahwa berbagai kebijakan nasional yang diputuskan di Jakarta memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk Maluku.
Koordinator aksi menyampaikan bahwa masyarakat Maluku sudah terlalu lama hidup dalam ketimpangan pembangunan. Karena itu, mereka mendesak pemerintah untuk tidak lagi menutup mata terhadap berbagai persoalan mendasar yang masih membelenggu daerah kepulauan tersebut.
Massa aksi mengajukan sejumlah tuntutan penting, di antaranya penghentian kriminalisasi terhadap aktivis sipil, percepatan legislasi daerah terkait masyarakat adat, reformulasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, penolakan komersialisasi pendidikan, hingga percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Kepulauan.
Namun dari seluruh tuntutan yang disampaikan, isu pendidikan menjadi sorotan paling tajam dalam demonstrasi tersebut.
Perwakilan mahasiswa, Reski Sadan Ratbau, menilai pemerintah pusat terlalu fokus pada proyek-proyek besar dan program nasional yang menyedot anggaran negara, sementara persoalan mendasar di Maluku masih jauh dari kata selesai. Ia mencontohkan masih adanya desa-desa yang belum menikmati listrik, air bersih, maupun akses jalan yang layak.
Menurutnya, ironi pembangunan semakin terlihat ketika masyarakat di wilayah timur Indonesia masih berjuang mendapatkan fasilitas pendidikan dasar, sementara di daerah lain pemerintah berbicara mengenai proyek infrastruktur modern dan teknologi transportasi berkecepatan tinggi.
“Anak-anak di beberapa wilayah Maluku masih harus menyeberangi sungai untuk bersekolah. Mereka mengangkat pakaian agar tidak basah saat menuju sekolah. Sementara di pusat, pembangunan terus bergerak dengan proyek-proyek bernilai triliunan rupiah,” ungkapnya dalam wawancara usai aksi.
Pernyataan paling keras muncul ketika massa aksi menyampaikan ultimatum kepada pemerintah pusat agar lebih serius memperhatikan sektor pendidikan di Maluku. Mereka menilai kekayaan sumber daya alam Maluku selama ini telah banyak dieksploitasi, namun manfaat pembangunan yang kembali ke daerah masih sangat minim.
Demonstrasi yang berlangsung di jantung Kota Ambon itu mendapat perhatian luas dari masyarakat dan pengguna jalan. Aparat keamanan tampak melakukan pengamanan di sekitar lokasi guna memastikan jalannya aksi tetap berlangsung kondusif.
Aksi mahasiswa ini menjadi sinyal kuat bahwa persoalan pendidikan, ketimpangan pembangunan, dan keadilan fiskal masih menjadi luka lama yang belum sepenuhnya terjawab di Maluku. Ketika suara-suara dari daerah terus menggema di jalanan, pemerintah pusat kini ditantang untuk membuktikan bahwa pembangunan Indonesia tidak hanya berpusat di Jawa, tetapi benar-benar menjangkau hingga pulau-pulau terluar di Timur Nusantara.
