AMBON – Komisi II DPRD Provinsi Maluku mendorong penguatan sektor pertanian secara menyeluruh sebagai salah satu strategi meningkatkan produksi, memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dorongan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi bersama sejumlah instansi terkait, di antaranya Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Balai Wilayah Sungai Maluku, balai teknis pertanian, Bulog, dan Balai Karantina Maluku, Kamis (13/8/2026).
Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, menegaskan bahwa pembangunan sektor pertanian tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat melalui kementerian terkait, serta berbagai lembaga teknis agar peningkatan produksi pertanian dapat berjalan optimal.
“Pertanian tidak bisa berjalan sendiri. Butuh kolaborasi pemerintah daerah, kementerian, dan seluruh lembaga terkait agar Maluku bisa mencatatkan peningkatan produksi yang signifikan,” ujarnya.
Dorong Hilirisasi Komoditas Kelapa
Salah satu perhatian Komisi II adalah pengembangan komoditas unggulan Maluku, terutama kelapa dan pala.
Untuk komoditas kelapa, DPRD Maluku mendorong pembangunan pabrik pengolahan kelapa di Maluku Tengah dengan nilai investasi yang diperkirakan mencapai sekitar Rp500 miliar.
Program tersebut disebut telah mendapat dukungan anggaran setelah sebelumnya diusulkan kepada Menteri Pertanian pada Januari 2026. Dari dukungan sekitar Rp350 miliar, sekitar Rp222 miliar disebut telah direalisasikan dan tersebar di sejumlah kabupaten/kota.
Pengembangan tersebut juga akan dilanjutkan pada 2027, termasuk rencana penanaman sekitar 2.500 pohon kelapa induk yang akan tersebar di Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, Kepulauan Tanimbar hingga Buru Selatan.
Langkah ini dinilai penting untuk membangun ekosistem pertanian yang tidak hanya berorientasi pada produksi bahan mentah, tetapi juga mendorong hilirisasi sehingga memberikan nilai tambah bagi petani dan daerah.
Kekurangan Penyuluh Jadi Perhatian
Selain persoalan industri pengolahan, Komisi II turut menyoroti keterbatasan tenaga penyuluh pertanian di sejumlah wilayah Maluku.
Perubahan kebijakan pengelolaan tenaga penyuluh serta banyaknya penyuluh yang memasuki masa pensiun tanpa diimbangi dengan pengisian tenaga baru dinilai berpotensi mengganggu pendampingan kepada para petani.
Irawadi mendorong agar kekosongan tenaga penyuluh segera diatasi, termasuk dengan memberikan ruang lebih besar bagi lulusan pertanian asal Maluku untuk mengabdi di daerah sendiri.
“Kami rekomendasikan kekosongan ini segera diisi, dan utamakan putra-putra asli Maluku. Setiap tahun daerah kita melahirkan lulusan pertanian yang siap berkontribusi,” tegasnya.
Pala dan Cengkih Didorong Tembus Ekspor Langsung
Komisi II juga menilai Maluku memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas perkebunan, terutama pala dan cengkih, untuk pasar ekspor.
Produksi yang dinilai sudah cukup baik perlu diikuti dengan pembenahan tata kelola dan sistem distribusi sehingga komoditas tersebut dapat diekspor secara langsung dari Maluku.
“Produksi sudah bagus, pasar sudah ada. Tinggal perbaiki tata kelola agar bisa ekspor langsung dari sini,” kata Irawadi.
Dalam hal ini, Balai Karantina Maluku diharapkan terus memperkuat pengawasan sekaligus memastikan mutu dan persyaratan komoditas pertanian yang akan dipasarkan ke luar daerah maupun ke pasar internasional.
Irigasi, Jalan Produksi hingga Gudang Bulog
Penguatan sektor pertanian juga tidak terlepas dari dukungan infrastruktur. Pembangunan jaringan irigasi oleh Balai Wilayah Sungai serta jalan produksi oleh Dinas PUPR dinilai menjadi bagian penting untuk menunjang aktivitas petani dari sentra produksi hingga pasar.
Komisi II juga mendesak percepatan pembangunan gudang Bulog di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang masih menghadapi kendala teknis.
Keberadaan gudang tersebut dinilai strategis mengingat kondisi geografis MBD yang luas dan tersebar, sehingga dapat membantu menjaga ketersediaan sekaligus stabilitas harga pangan bagi masyarakat.
Komisi II menegaskan bahwa rapat koordinasi tersebut menjadi langkah awal untuk membangun sinergi lintas sektor. Pembahasan lebih teknis selanjutnya diharapkan menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat ekosistem pertanian Maluku, mulai dari petani, penyuluh, infrastruktur, industri pengolahan, hingga akses pasar.
Dengan sinergi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah serta meningkatkan pendapatan masyarakat Maluku.
