MASOHI – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Maluku Tengah mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) memperkuat pemerataan pembangunan, terutama di wilayah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan publik.
Fraksi Gerindra menilai pembangunan di Maluku Tengah harus mampu menjangkau seluruh wilayah, termasuk kawasan yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar.
Salah satu perhatian utama yang disuarakan adalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Fraksi Gerindra mendorong pemerataan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik hingga ke wilayah terpencil. Selain itu, pembangunan fasilitas pelayanan dasar serta pemberian insentif bagi tenaga yang bertugas di daerah terpencil dinilai penting untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang layak.
Menurut Fraksi Gerindra, pemerataan tenaga dan fasilitas menjadi bagian penting dalam memperkecil kesenjangan pelayanan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil di Maluku Tengah.
Pembangunan Harus Mengacu RTRW
Dalam bidang tata ruang, Fraksi Gerindra meminta seluruh kebijakan pembangunan daerah tetap mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maluku Tengah.
Fraksi tersebut juga mendorong pemerintah daerah segera menyusun RTRW baru yang mampu menyesuaikan dengan kondisi riil, perkembangan wilayah, serta kebutuhan pembangunan Maluku Tengah.
Penataan ruang yang tepat dinilai penting agar pembangunan tidak berjalan tanpa arah dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari, khususnya terkait pemanfaatan ruang dan kepentingan masyarakat.
Stabilitas Keamanan Jadi Modal Pembangunan
Sementara dalam aspek keamanan, Fraksi Gerindra menilai stabilitas keamanan merupakan salah satu modal utama bagi keberlangsungan pembangunan daerah.
Karena itu, upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
Pendekatan persuasif, dialog, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan nilai-nilai persaudaraan hidup orang basudara dinilai perlu terus dikedepankan dalam menjaga keamanan dan keharmonisan masyarakat.
Fraksi Gerindra juga memberikan perhatian serius terhadap persoalan tapal batas wilayah yang selama ini berpotensi menjadi sumber konflik antarmasyarakat maupun antarwilayah.
“Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah daerah serius menyelesaikan persoalan tapal batas wilayah secara adil, objektif, dan sesuai ketentuan hukum agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan,” tegasnya.
Pemekaran Kecamatan Teluk Kembali Disuarakan
Selain persoalan pembangunan, tata ruang dan keamanan, Fraksi Gerindra kembali menyuarakan aspirasi masyarakat terkait percepatan proses pemekaran Kecamatan Teluk di wilayah Seram Utara Barat.
Aspirasi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
Pemekaran wilayah diharapkan dapat memperpendek rentang kendali pemerintahan, meningkatkan akses pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan di kawasan Seram Utara Barat.
Fraksi Gerindra menegaskan, pemerataan pembangunan dan pelayanan publik harus menjadi perhatian bersama agar masyarakat di wilayah terpencil tidak terus tertinggal dibandingkan wilayah lainnya.
Dengan demikian, pembangunan Maluku Tengah diharapkan tidak hanya berpusat di kawasan tertentu, tetapi mampu menjangkau seluruh masyarakat hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
