AMBON–Fraksi Golkar DPRD Provinsi Maluku meminta Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.
Langkah ini disampaikan sebagai bentuk refleksi di awal Tahun 2026 terhadap jalannya pemerintahan.
Ditegaskan, evaluasi tersebut harus diselenggarakan dengan prinsip transparansi, dan akuntabilitas publik.
Periode yang dievaluasi mencakup masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang resmi memulai tugasnya sejak Februari 2025 hingga saat ini.
“Kita perlu melihat secara jernih, sejauh mana capaian yang telah dicapai oleh Pemprov Maluku. Awal tahun adalah, waktu yang sangat tepat untuk melakukan penilaian secara objektif tanpa ada unsur paksaan atau bias,” kata dia (Anos-Red), di Ambon, Selasa (6/1/2026).
Menurutnya, proses evaluasi tidak boleh hanya mengandalkan laporan, yang disusun oleh pihak internal birokrasi.
Lebih lanjut Anos mengatakan, penting untuk membuka ruang partisipasi langsung dari masyarakat melalui berbagai kanal, seperti survei kepuasan pelayanan, serta pengumpulan masukan dan aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat.
“Pujian akan kita terima sebagai apresiasi atas kerja yang telah dilakukan, namun kritik yang datang akan kita jadikan sebagai landasan, untuk melakukan perbaikan. Pemerintah harus berani menghadapi penilaian dari masyarakat yang menjadi objek pelayanan,” jelasnya.
Anos menjelaskan, bahwa hasil evaluasi yang diperoleh nantinya akan dijadikan dasar penting dalam menyempurnakan kebijakan publik, menyusun ulang program pembangunan, serta melakukan penataan ulang struktur birokrasi di lingkup Pemprov Maluku.
Termasuk didalamnya adalah, proses seleksi, rotasi, dan pengisian jabatan pimpinan pada setiap OPD yang harus dilakukan dengan cara yang terbuka, berdasarkan profesionalisme, dan tanpa pandang bulu.
Selain itu, Fraksi Golkar juga mendorong Gubernur Maluku untuk fokus pada pelaksanaan program prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Program tersebut harus diimplementasikan dengan maksimal, agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Maluku.
“Tidak hanya program nasional, kita juga perlu menyesuaikan, serta memperkuat program prioritas lokal, agar dampaknya benar-benar dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat, bukan hanya menjadi dokumen administratif yang tidak memberikan manfaat apapun,” tegasnya.
Perhatian utama pemerintah provinsi, lanjutnya, harus difokuskan pada tiga hal krusial yaitu pengembangan wilayah-wilayah yang tergolong tertinggal, penanganan kasus kemiskinan ekstrem, serta percepatan upaya penurunan angka stunting yang masih menjadi tantangan besar di Maluku.
“Mari kita berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Evaluasi yang dilakukan dengan jujur dan terbuka adalah, kunci untuk meningkatkan mutu pelayanan publik yang berkualitas,” tandas Anos
