Home / Berita

Selasa, 30 September 2025 - 15:56 WIB

Irawadi ; Bulog Akan Bangun Gedung Penyaluran distribusi, di Beberapa Kabupaten

AMBON– Komisi II DPRD Maluku menggelar rapat bersama PT Bulog Maluku-Maluku Utara, terkait penyerapan hasil panen petani yang sempat ditolak oleh PT Bulog Maluku-Maluku Utara, berlangsung di ruang rapat Komisi II DPRD Maluku. Karang Panjang, Selasa (30/09/2025)

Ketua Komisi II DPRD Maluku Irawadi, SH, saat ditemui wartawan mengatakan bahwa, fungsi Bulog hanya sebagai operator. Sementara, semua kebijakan yang mereka lakukan itu adalah dari badan ketahanan Pangan Nasional.

“Nah, dari badan inilah yang mengeluarkan regulasi dan dilaksanakan oleh bulog, maka kalau ada hal-hal teknis, terkait dengan penentuan harga, seperti SPHP, baik itu berupa gabah kering giling dan yang lainnya. itu tetap berjalan pada aturan,” ungkapnya

Baca Juga  Perjuangkan Tambahan Kuota dan Anggaran Untuk 2.998 Unit Rumah di 2026 Gubernur Maluku Bersama Walikota Dukung Program Perumahan Swadaya

Memang kata Irawadi, terjadi miskomunikasi antara petani dengan Bulog, karena diregulasi itu, harganya menurut surat edaran dari badan ketahanan pangan harganya Rp 8000, tapi kemudian bulog menawarkan dengan harga Rp 7600, makanya terjadi persoalan pada 3 minggu yang lalu, disitu ada terjadi transaksi.

“Sebenarnya itu tidak perlu ditransaksikan, karena ini sudah ditetapkan harganya oleh pemerintah, dan kini harga kembali normal,” ujarnya.

Selain itu, dalam rapat ini pembahasannya terkait pembangunan gedung bulog dibeberapa Kabupaten kota di Maluku.

Baca Juga  Bupati Maluku Tengah Resmi Buka Gerakkan Pangan Murah

Menurutnya, rencana pembangunan gudang dibeberapa kabupaten kota itu, agar memperpendek penyaluran distribusi dibeberapa kabupaten kota.

”Iya, rencana untuk memperpendek penyaluran distribusi beras, minyak goreng dan gula didaerah-daerah tertentu, seperti di MBD dan KKT, itu adalah program Bulog kedepan,” ucap ketua Komisi II itu.

Sementara itu, disinggung terkait apakah Komisi II DPRD Maluku, akan melakukan pengawasan di wilayah tersebut atau di Bulog. Irawadi menyebut, pihaknya sesuaikan dengan anggaran.

”Anggaran lagi kosong, jadi kemungkinan tidak,” Tutup Irawadi.

Share :

Baca Juga

Berita

Vanath Desak Kebijakan UHC Nasional Berpihak pada Maluku: Jangan Samakan Daerah Kepulauan dengan Jawa!

Berita

APBD AMBON 2027 DIUSULKAN RP1,14 TRILIUN, BODEWIN TEKANKAN ANGGARAN HARUS BERDAMPAK BAGI RAKYAT

Berita

PERKUAT GERAKAN PKK MALUKU, MAYA BABY LEWERISSA KONSULTASI PROGRAM STRATEGIS DENGAN TP PKK PUSAT

Berita

RISIKO BENCANA MALUKU MENINGKAT, LEWERISSA GANDENG AUSTRALIA PERKUAT KERJA SAMA KEMANUSIAAN

Berita

STUNTING JADI PRIORITAS 2027, BODEWIN SIAPKAN INSENTIF BAGI DESA DAN NEGERI BERPRESTASI

Berita

BODEWIN DORONG INSENTIF BAGI KADER PENANGANAN STUNTING, APBD AMBON 2027 DIMINTA BERIKAN PENGHARGAAN

Berita

WISUDA LANSIA BKL DUSUN SERI 2026, BODEWIN WATTIMENA: PEMERINTAH HARUS HADIR SEPANJANG HAYAT

Berita

Soroti Buruknya Pelayanan RSUD Masohi, Sopaheluwakan Desak Bupati Malteng Segera Bertindak