GlobalMaluku.ID, Ambon – Puluhan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon menggelar aksi demonstrasi di DPRD Provinsi Maluku. Kamis (20/2/2025).
Aksi puluhan mahasiswa itu dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 terkait kebijakan efisiensi anggaran.
Masa aksi yang dijaga ketat oleh aparat keamanan itu mereka berusaha masuk bertemu dengan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, untuk audiens sekaligus menyampaikan tuntutan mereka.
Saling dorong yang tak terelakkan terjadi, dan sempat terjadi ketegangan dengan aparat keamanan,karena massa tetap memaksa masuk untuk bertemu dengan wakil rakyat.
Namun, setelah beberapa saat kemudian, dari pihak Sekretariat DPRD meminta untuk 15 orang perwakilan untuk masuk. Namun, mereka tidak mau, mereka inginkan semua massa aksi bisa masuk ke ruang paripurna.
Keinginan mereka untuk masuk semua tidak dikabulkan, kemudian memilih untuk membacakan poin tuntutan mereka di depan Kantor DPRD Provinsi Maluku.
Adapun tuntutan mereka yaitu menolak kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD tahun anggaran 2025,l.
Menurut mereka kebijakan efisiensi anggaran tersebut dinilai akan berdampak buruk terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Maluku, khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).
Koordinator Lapangan (Korlap) Sulaiman Ibrahim dalam orasinya mengatakan sebagai wilayah kepulauan, Maluku masih menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan termasuk minimnya infrastruktur, terbatasnya akses layanan dasar, serta ketimpangan sosial dan ekonomi.
”Pemangkasan anggaran oleh Pemerintah Pusat beresiko memperparah kondisi tersebut. Sehingga kami dengan tegas menolak kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kebutuhan daerah,”tegasnya.
”Kami akan terus mengawal kebijakan ini dan mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi serta pemerintah daerah untuk sama-sama memperjuangkan keadilan anggaran bagi Maluku,” tegasnya (VR)
