BLITAR-Sejumlah peserta Pacu berkuda menyebutkan penyelenggaraan,Pekan Olahraga Provinsi di Blitar,Jawa Timur(Jatim)ditemukan banyak permasalahan dan kejanggalan di cabang olahraga(Cabor)berkuda pacu.
Hal ini diungkapkan salah satu peserta yang tidak mau namanya di publikasikan kepada media ini, Senin(23/6/2025).
Sumber mengatakan, terkait Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov)Cabang Olah Raga(Cabor)pacu berkuda yang dilaksanakan di Blitar yang mana ini menjadi sebuah permasalahan bahwasanya terkait pengukuran.
Dikatakan, “pengukuran dari kuda-kuda yang akan bertanding itu sebelum H-1 akan final dan sebelumnya pengukuran sudah dijelaskan bahwasannya kuda wajib diukur, akan tetapi pengukuran tersebut diabaikan oleh panitia penyelenggara seakan-akan menjadi hal yang tidak penting dikarenakan ada beberapa Kontingen yang ukurannya tidak sesuai dengan aturan, misalkan kelas D itu dimasukkan di kelas E atau di kelas G atau H. Hal ini yang menjadi perdebatan pada semuanya akhirnya pada H-1 kemarin (Technical Delegate /Delegasi Teknis(TD) mengumpulkan seluruh kabupaten kota untuk bisa disepakati bersama terkait berat badan dan yang kedua terkait tinggi badan kuda. Akhirnya di TD menyetujui untuk bisa diukur ulang dikarenakan ada beberapa bukti-bukti nyata yang riil ketika atas nama kuda A bertanding pada bulan kemarin di kelas D ,Akan tetapi sekarang berbeda waktu Porprov kelasnya adalah turun. Seperti kuda dengan tinggi 130 cm batas ketentuan kelas I ternyata bertanding di kelas bawahnya. Sehingga terjadi ketimpangan dalam pertandingan,jelas sumber.
Kendatipun hal itu terjadi, Kontingen dari beberapa kabupaten atau kota merasakan suatu keganjilan sehingga kuda-kuda tersebut itu tidak bisa memenangkan pada kelas yang sudah disiapkan kalah langkah, kalah tinggi badan, kalah semuanya dikarenakan tidak adanya keadilan untuk pengukuran dari tinggi badan kuda.
Sumber juga mengatakan, Ini jelas-jelas melanggar aturan yang ada. kami sudah punya buktinya semua, sehingga dari 11 kabupaten kota yang mengikuti Proprov di cabor pacu kuda kemarin, 9 kabupaten kota menyetujui agar diukur ulang, tetapi hal ini diabaikan oleh panitia dan TD Ini yang menjadi dasar kita. Kuda-kuda yang seharusnya di kelas-kelasnya masing-masing tidak bisa meraih prestasi yang maksimal dikarenakan ada beberapa kuda yang tidak sesuai dengan ukuran atau kelasnya, ucap sumber.
Selebihnya kami sudah koordinasikan kepada pengurus PP PORDASI itu yang diwakili oleh wakil ketua yang hadir pada acara kemarin, beliau menginstruksikan bahwasanya semua itu mengacu kepada KONI pusat. KONI pusat sewaktu PON semua kuda wajib diukur tidak ada tanpa pengecualinya ,tetapi pada Porprov tahun ini tahun kedua Porprov. Di tahun sebelumnya Kuda itu tinggi badannya diukur tapi tahun yang kedua Porprov tidak diukur. Ada beberapa kuda yang seharusnya tidak sesuai kelas diturunkan di kelasnya akhirnya tidak imbang dan ini yang menjadi permasalahan pada kali ini. Sedangkan panitia penyelenggara terus melanjutkan sehingga prestasi kuda-kuda yang tidak sesuai di kelasnya tetap ditandingkan dan yang terjadi pemenangnya adalah didominasi Kabupaten Kontingen tertentu, bebernya.
Kata sumber, ‘Jadi pada dasarnya ini jauh berbeda mulai dari tinggi badan saja sudah kita lihat, orang awam pun juga sudah bisa melihat ini tinggi badannya seberapa lawan kuda yang seberapa ini yang menjadi ketidakadilan bagi seluruh kabupaten kota ,sehingga hari ini kami mengusulkan untuk banding dan hari ini kami memutuskan untuk memprotes tanggung jawab dari panitia tersebut pada dasarnya sudah disepakati dan sudah diskusikan. Kenapa tidak dilakukan ini yang menjadi salah satu permasalahan.
Seluruh Kontingen Kabupaten yang tidak setuju dari hasil pertandingan hari ini bersurat kepada KONI agar dibatalkannya untuk juara-juara yang sudah diraih, tutup sumber.
