AMBON–Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) memberikan klarifikasi terkait pemberitaan Media Online Suara Nunusaku tertanggal 16 September 2025 dengan judul “Kebijakan UMKM Wali Kota Ambon Dinilai Tebang Pilih: Batumerah dan Ahuru Tersisih”.
Kepala Dinas Perkim Kota Ambon, Ivonny Latuputty, menegaskan bahwa isu “tebang pilih” tidaklah benar. Penempatan UMKM di Kota Ambon lebih didasarkan pada ketersediaan lokasi yang sudah siap, bukan pada wilayah tertentu yang diistimewakan atau dikesampingkan.
“Ini bukan masalah tebang pilih, tetapi terkait kesediaan tempat. Karena lokasi di Wainitu sudah tersedia, maka Wali Kota mengarahkan agar dimanfaatkan terlebih dahulu. Nantinya, pengembangan juga akan menyasar Batu Merah dengan pembangunan Papalele Square atau Pasar Papalele,” jelas Latuputty.
Latuputty juga menjelaskan bahwa pemanfaatan lokasi UMKM ini sejalan dengan 17 program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon, khususnya poin ke-5. “Pemanfaatan lokasi dalam hal memberikan ruang bagi pengembangan UMKM sesuai dengan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kotra Ambon poin ke-5,” kata Latuputty.
Selain itu, ia juga menekankan bahwa RTP Wainitu bukan hanya sekadar membuka ruang bagi UMKM, tetapi juga menghadirkan ruang terbuka publik yang dapat dimanfaatkan seluruh warga kota. “RTP Wainitu ini bukan cuman sekedar membuka ruang kepada UMKM, tetapi lebih kepada ketersediaan ruang terbuka publik bagi aktifitas warga kota Ambon,” jelas Latuputty.
Pengembangan kawasan UMKM dilakukan secara bertahap. Beberapa lokasi lain seperti RTP Air Salobar dan Amahusu juga masuk dalam rencana pembangunan. Hanya saja, saat ini RTP Air Salobar masih dalam tahap pembangunan oleh Dinas PU dan belum dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas (PSU). Karena itu, penempatan UMKM di lokasi tersebut belum difungsikan.
“Rencana pengembangan ke depan meliputi tiga lokasi, yakni Air Salobar, Amahusu, dan RTP Wainitu. Jadi tidak benar kalau Pemkot dinilai pilih kasih. Semua berjalan bertahap sesuai kesiapan lokasi,” tambah Latuputty.
Latuputty menegaskan, setiap kebijakan yang diambil bertujuan untuk mendukung pertumbuhan UMKM secara merata dan berkelanjutan di Kota Ambon. “Pemkot berkomitmen memberikan ruang yang adil bagi semua pelaku UMKM, tanpa ada yang dikesampingkan,” pungkasnya.
