GlobalMaluku.ID,Piru-Dewan Perwakilan Rakyat yang di bentuk di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota pada umumnya di pahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif,dan karena itu biasa di sebut dengan lembaga legislatif di daerah .”
Fungsi kontrol yang di lakukan DPRD harus menjadi panutan untuk Masyarakat ,dan hal ini terlihat pada DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat(SBB).
Hal ini di sampaikan oleh salah satu tokoh Masyarakat Kabupaten SBB yang berjuluk Bumi Saka Mese Nusa,yang tidak ingin namanya di Publikasikan,Kamis(10/8/2023).
Sumber menyampaikan, khusus Komisi III DPRD SBB ,mereka harus berperan penting di dalam fungsi pengawasan nya, selain mengawasi ,program Komisi III ,ada juga APBD yang sudah ditetapkan dan juga mengawasi, harga barang
Lebih lanjut sumber juga katakan ,yang lebih penting yaitu sumber daya alam (kita ,baik itu di laut dan di darat ,ujarnya.
“Apalagi di kabupaten SBB ini kan, banyak program-program negara dalam bentuk APBN maupun APBD, yang memakai galian C,sehingga DPRD komisi III itu ,harus serius untuk mengawasi ,ungkap Sumber.
Sumber pertanyakan mana pajak dan retribusi itu ke daerah ,dari perusahan -perusahan itu, tapi kalau komisi III tidak pernah turun bagaimana caranya,untuk mengawasi jelasnya.
Katanya ,bagaimana PAD mau meningkat ,sedangkan fungsi pengawasan dari komisi tiga saja tidak ada ,padahal itu kewenangan mereka sehingga jangan salahkan pemerintah daerah .”Lalu fungsi pengawasan DPRD bagaimana ?kerja DPRD ini untuk apa , jangan cuma harus mereka terima gaji saja ,tapi pekerjaannya tidak mau dilaksanakan,”tandas sumber.
Jadi komisi III ini ,sebagai jantung untuk mendorong PAD, lewat fungsi pengawasan tetapi kan komisi III tidak pernah melakukan tugas dan fungsi dengan baik ,ini kan yang bahaya ,”bahkan masa periodesasi ini ,komisi III tidak terlalu kerja ekstra ,karena ini bukti .hanya ada bebera orang yang kerjanya ekstra,jadi diminta untuk teman-teman komisi III itu jangan kerja fokus pada hal-hal yang lain, tapi fokus pada ,pengelolaan sumber daya alam kita yang sifatnya peningkatan sumber daya pendapatan itu ,itu harus betul-betul serius ,karena ini ada aturannya ,kan galian C itu harus setor ke daerah ,lalu kemudian somel “yang beroperasi ,untuk mengambil kayu apa ,itu stor ke daerah bagaimana ,lalu Pela buhan-pelabuhan feri ,lahan”parkir ,reklame ,kalau komisi tiga tidak turun survei di lapangan bagaimana bisa mengetahui objek pajak tersebut,jelasnya.
Ditambahkan Fungsi dari DPRD SBB itu ,harus lakukan pengawasan,bukan datang duduk diam lalu terima Gaji ,pintanya.
