Home / Berita

Minggu, 22 Juni 2025 - 19:07 WIB

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon Meminta Warga Negeri Passo Untuk Tetap Tenang

AMBON-Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Muh. Fadli Toisuta meminta warga Negeri Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, terutama dari pihak keluarga Rinsampessy, Parera, Tuatanassy dan Latupella untuk tetap tenang menyikapi permasalahan sengketa lahan di negeri setempat.

Toisuta menyatakan, masalah ini telah dimediasi oleh pihak komisi I DPRD Ambon. DPRD juga telah merekomendasikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ambon untuk menghentikan seluruh kegiatan di atas bidang tanah yang disengketakan.

“Tetap tenang dan tidak termakan isu-isu provokatif yang dapat menyebabkan kondisi lebih rumit. Kita akan kembalikan masalah ini sesuai aturan hukum yang berlaku,” kata Toisuta di Ambon, Jumat (20/06/2025). Usai rapat dengar pendapat

Baca Juga  Pencanangan Minggu Adventus, Wakili Walikota, Simanjuntak Ajak Jemaat Perkuat Spirit Damai

Menurutnya, permasalahan bidang tanah seluas 333.950 meter persegi di wilayah Passo yang telah bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 170 tahun 1994, akan dicarikan solusi terbaik.

Komisi I pun telah merespon permintaan masyarakat adat Passo untuk dipertemukan dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ambon.

“Awalnya kan pihak keluarga Risanpessy dan lainnya mengeluh karena tidak bisa bertemu BPN Ambon. Nah, hari ini kita sudah mempertemukan keduanya. Dan ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh pihak komisi,” jelasnya

Sebelumnya diberitakan, belasan warga Negeri Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, mendatangi gedung DPRD Ambon pada Rabu (18/06/2025) untuk mengadukan dugaan penyerobotan tanah dati yang telah lama menjadi milik mereka secara turun-temurun.

Baca Juga  Unpatti dan UNIKA Soegijapranata Bahas Transformasi Birokrasi Digital Menuju Ambon Smart City

Pihak yang diadukan adalah PT. Karya Bumi Nasional Perkasa (Jakarta Baru) yang mengklaim bidang tanah seluas 333.950 meter persegi di wilayah Passo telah bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 170 tahun 1994.

Sementara diatas bidang tanah itu, terdapat hak-hak warga dari marga Rinsampessy yang memiliki empat potong dati yaitu dati Waimahu, dati Kastaru, dati Waissong dan dati Tahala.

Kemudian marga Parera memiliki satu dati yaitu dati Lamanumu, marga Tuatanassy memiliki satu dati Tahola dan marga Latupela memiliki tiga potong dati yaitu dati Naputi, dati Jalangpua dan dati Humenet.

Share :

Baca Juga

Berita

Maluku Raih Terbaik II Nasional Sinergi Forkopimda, Abdullah Vanath Terima Penghargaan Kemendagri

Berita

HL: Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan Harus Jadi Mesin Kolaborasi Riset dan Inovasi Menuju Indonesia Emas 2045

Berita

Gubernur HL Tegaskan Dekorasi Natal Rumah Dinas Tak Lagi Bebani APBD, Biayai dari Kantong Pribadi

Berita

Produk UMKM Maluku Jangan Hanya Diproduksi, Unpatti Desak Pemda Hadirkan Pusat Oleh-Oleh Terpadu

Berita

Unpatti Siapkan Science Techno Park, UMKM Maluku Dibidik Jadi Startup Berdaya Saing Global

Berita

Hendrik Lewerissa Sambut Konsorsium PTKI, Perjuangan RUU Daerah Kepulauan Kini Diperkuat Barisan Akademisi

Berita

68 UMKM dari 11 Kabupaten/Kota Dipamerkan, Unpatti Bidik Produk Lokal Maluku Tembus Pasar Nasional dan Global

Berita

Efisiensi Anggaran Bukan Penghalang, Hengky Tomasoa Optimistis Maluku Tengah Wujudkan Gerakan Indonesia ASRI