AMBON—Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Abdul Kelilauw, mengungkapkan kondisi terkini terkait pembangunan ruas Jalan Kilimuri di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Ia menjelaskan bahwa proyek tersebut merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.
“Jalan Kilimuri itu dianggarkan melalui DAK tahun lalu, dan memang hanya untuk pembangunan jalan sepanjang 4 kilometer, tanpa menyertakan pembangunan jembatan,” ungkap Kelilauw saat diwawancarai media ini.
Menurut politisi Partai NasDem dapil SBT itu, muncul pertanyaan dari masyarakat dan aktivis di media sosial terkait jembatan-jembatan yang ambruk di sepanjang ruas jalan tersebut. Hal ini memicu Komisi III DPRD Maluku menggelar rapat dengan pihak terkait untuk mengklarifikasi kondisi lapangan.
“Hasil rapat menunjukkan bahwa dalam ruas jalan sepanjang 4 kilometer itu, memang tidak disertai anggaran untuk pembangunan jembatan. Alhasil, beberapa titik yang seharusnya memiliki jembatan hanya dibangun secara darurat oleh pihak kontraktor,” jelasnya.
Kelilauw menegaskan pentingnya sinkronisasi antara pembangunan jalan dan jembatan. Oleh karena itu, saat ini DPRD bersama Pemerintah Daerah sedang menggodok sebuah Peraturan Daerah (Perda) tentang sistem pembangunan tahun jamak (multi-years), agar dalam pembangunan infrastruktur ke depan, jalan dan jembatan dapat dikerjakan sekaligus meskipun pembayarannya dilakukan secara bertahap.
“Kalau waktu itu sudah ada Perda multi-years, pihak ketiga bisa langsung bangun jembatannya, dan pemerintah bisa membayarnya di tahun berikutnya. Ini yang sedang kami bahas di Komisi III sebagai hak inisiatif,” tambahnya.
Ia juga menyinggung komitmen Gubernur Maluku saat itu, Murad Ismail, yang secara adat telah dikukuhkan sebagai anak negeri oleh masyarakat Kilimuri dan dianggap memiliki tanggung jawab moral terhadap kemajuan wilayah tersebut.
“Secara geografis, Kecamatan Kilimuri masih terisolasi. Dari total panjang jalan yang dibutuhkan sekitar 100 kilometer, baru sekitar 4 kilometer yang dibangun dan itu pun hanya potongan di tengah. Kondisi ini membuat mobilitas manusia dan barang masih sangat terhambat,” jelas Kelilauw.
Ia menegaskan bahwa setiap kali rapat dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), dirinya selalu menyuarakan pentingnya percepatan pembangunan jalan Kilimuri. Bahkan, di tahun 2025 ini, meski ada efisiensi anggaran, proyek tersebut tetap akan dilanjutkan secara bertahap melalui skema multi-years.
“InsyaAllah, pembangunan jalan di Kilimuri akan terus berlanjut tiap tahun. Ini komitmen kami agar daerah yang selama ini tertinggal bisa terhubung dan berkembang,” tutupnya.
