GlobalMaluku.ID Ambon-Komisi II DPRD Provinsi Maluku Rapat bersama 6 OPD,dalam rangka membahas program/kegiatan dan anggaran OPD Mitra tahun anggaran 2025,diruang Komisi II, karang panjang, Ambon. Senin (18/11/2024).
Komisi II DPRD Provinsi Maluku melalui Ketua Komisi, Irawadi, S.H. Mengatakan kepada Awak media, “Kita Rapat bersama 6 OPD di lingkup pemerintah Provinsi Maluku, bahas terkait dengan perencanaan anggaran berupa program dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk anggaran 2025.”
Irawadi menambahkan, “hasil rapat kita tadi dengan masing-masing OPD itu memang ada beberapa program dan kegiatan rutin yang berupa gaji dan tunjangan juga ada kegiatan lain-lain di samping itu ada belanja publik. memang dari beberapa SKPD, OPD yang menjadi mitra kita ini, anggarannya untuk pembangunan sangat minim bahkan ada yang cuma 3 miliar ada juga yang cuma 5 miliar, hal ini sangat miris. bagaimana kita mau memberantas kemiskinan atau menurunkan tingkat kemiskinan kita di Maluku kalau hanya intervensi anggaran untuk pembangunan pada angka itu yang sangat kecil sekali.” Ujarnya.
Ia juga mengatakan, “saya kira memang ada beberapa beban yang jadi APBD kita di Maluku saat Ini. Pertama itu hutangnya lebih 700 miliar, hutang SMI ini kita harus diselesaikan sampai tahun anggaran 2027. tahun ini juga kita masih menyisihkan untuk pembayaran cicilan utang sebesar 165,6 miliar. Itu yang jadi salah satu faktor berkurangnya pos-pos anggaran pada masing-masing OPD untuk pemberdayaan nelayan kemudian fasilitas untuk petani dan seterusnya, ini yang jadi masalah.”
Lanjutnya, ” ada kebijakan pemerintah dalam hal penarikan retribusi dan pajak, untuk beberapa OPD itu ditiadakan jadi dapat mempengaruhi. Dibandingkan dengan APBD di tahun anggaran 2023/2024 ada penurunan sekitar 200 sekian miliar dibanding dengan penganggaran 2025.
“Dalam urusan untuk pos anggaran dengan kondisi ini juga kita tetap optimis dan yakin bahwa semangat kita tidak akan hilang untuk membuka pos-pos atau sumber-sumber pendapatan yang ada khususnya untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tentu untuk konsepnya kita memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat maksimal baru kita bisa melakukannya. kita nanti duduk lagi untuk membahas itu sepatutnya dan tidak bertentangan dengan regulasi peraturan perundang-undangan.” Pungkas Irawadi.
Terkait dengan kesiapan PLN untuk Pilkada, Irawadi mengatakan, “Minggu lalu kita sudah melakukan rapat bersama, termasuk PLN dan mereka menyampaikan untuk Pilkada baik Pemilihan Gubernur maupun Bupati Walikota di 11 kabupaten kota ini mereka sudah mempersiapkan dari minggu lalu dan sudah melakukan koordinasi dengan semua pihak termasuk turun untuk melakukan pengawasannya tentunya mereka sudah siap, pintanya(VR).
