AMBON – Benhur Watubun resmi kembali memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Maluku untuk periode 2025–2030. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Konferensi Daerah PDIP Maluku yang digelar di Hotel Cantika, Ambon, pada Minggu (2/11/2025) dan dihadiri langsung oleh perwakilan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, pengurus cabang, serta kader partai dari seluruh kabupaten/kota di Maluku.
Terpilih kembali untuk periode kedua, Watubun menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa mandat ini merupakan amanah untuk memperkuat konsolidasi partai di daerah.
“Terima kasih banyak. Sudah tidak perlu ada keraguan lagi. Hari ini kami dan 24 fungsionaris DPD PDIP Maluku baru saja diambil sumpah jabatan untuk memimpin partai selama lima tahun ke depan,” kata Ketua DPD PDIP Maluku, Benhur Watubun, dalam sambutannya.
Dalam acara tersebut hadir Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, dan Ketua DPP Bidang Kehormatan dan Ketenagakerjaan, Komarudin SH MH, yang menyampaikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Watubun. Keduanya mengapresiasi capaian kinerja DPD Maluku yang dinilai konsisten menjaga loyalitas terhadap garis ideologi partai.
Watubun menegaskan bahwa dirinya dan seluruh jajaran pengurus akan tetap berpegang pada arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Kami berterima kasih kepada DPP, terutama kepada Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, atas kepercayaan besar yang diberikan. Ini bukan kehormatan pribadi, tetapi tanggung jawab untuk membesarkan partai di Maluku,” ujarnya.
Dalam pidato politiknya, Watubun menyoroti pentingnya disiplin struktural dan transparansi keuangan partai. Ia menegaskan bahwa seluruh pengurus wajib menjalankan tanggung jawab secara terbuka, terutama dalam pengelolaan administrasi dan dana organisasi.
“Kalau saya sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara melakukan penyimpangan dalam mengelola organisasi ini, maka bidang kehormatan harus bertindak. Kita tidak boleh menjadi raja-raja kecil di daerah,” tegas Watubun.
Ia juga menekankan bahwa semua pengurus harus melunasi kewajiban partai secara tertib. “Mulai minggu depan, bidang kehormatan akan meminta klarifikasi kepada kader yang masih memiliki tanggungan. Ini bukan sanksi, tetapi pembenahan sistem agar kita lebih sehat secara organisasi,” lanjutnya.
Watubun mengingatkan seluruh kader agar tidak terjebak pada sikap elitis dan eksklusif. Ia mengajak pengurus DPD hingga tingkat ranting untuk menjaga komunikasi dan solidaritas di lapangan.
“Kita tidak boleh memandang teman-teman di bawah seolah-olah kita orang besar. Mereka juga tokoh masyarakat yang dipercaya oleh partai. Perlakukan mereka sebagai sahabat dan mitra perjuangan,” kata Watubun.
Dalam arah politik ke depan, Watubun menargetkan peningkatan perolehan kursi legislatif PDIP di Maluku pada Pemilu 2029. Saat ini, PDIP memiliki delapan kursi di DPRD Provinsi Maluku, dan ia menegaskan target kenaikan menjadi sembilan hingga sepuluh kursi.
“Kita harus bekerja cerdas dan bekerja keras untuk menambah kursi PDIP di Maluku. Bicara saja tidak cukup — yang kita butuhkan adalah kerja nyata di basis, merangkul semua kalangan, dan memperkuat struktur partai,” ujarnya.
Watubun menegaskan kembali komitmen PDIP sebagai partai ideologis yang menolak praktik pragmatisme politik. Ia mengingatkan agar seluruh kebijakan organisasi diarahkan untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.
“Kebijakan partai ini bukan untuk menguntungkan diri sendiri. Semua keputusan harus berpihak pada rakyat, sesuai semangat gotong royong dan ideologi Pancasila,” tutupnya dengan tegas.
Dengan terpilihnya kembali Benhur Watubun sebagai Ketua DPD PDIP Maluku periode 2025–2030, partai banteng moncong putih di Maluku memasuki babak konsolidasi baru. Fokus utama diarahkan pada penguatan struktur, disiplin organisasi, dan kemenangan politik 2029, dengan semangat kolektif dan tanggung jawab bersama seluruh kader.
