MASOHI (Maluku Tengah) – Bagi masyarakat Pulau-Pulau Lease, laut bukan hanya bentang alam yang indah. Di balik birunya laut, tersimpan jarak panjang yang kerap menjadi tantangan jarak antara negeri-negeri kepulauan dengan pusat pemerintahan, antara masyarakat dengan pengambil kebijakan, dan antara harapan pembangunan dengan kenyataan yang dirasakan sehari-hari.
Di tengah kondisi geografis tersebut, Frans Anthon Loupatty, yang akrab disapa Franky Loupatty atau Angky, memilih mengambil peran sebagai salah satu suara masyarakat Lease di ruang politik.
Sebagai anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Saparua, Saparua Timur, Nusalaut dan Pulau Haruku, Franky membawa beragam persoalan masyarakat kepulauan ke meja kebijakan.
Baginya, aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti sebagai keluhan yang disampaikan di negeri-negeri. Persoalan tersebut harus diterjemahkan menjadi agenda yang diperjuangkan melalui jalur politik dan pemerintahan.
Dari Air Bersih hingga Pendidikan
Sejumlah persoalan mendasar masyarakat menjadi perhatian yang dikawalnya. Salah satunya kebutuhan air bersih di Dusun Pia, Siri Sori Amalatu.
Persoalan air bersih bagi masyarakat kepulauan bukan sekadar persoalan infrastruktur. Air menyangkut kebutuhan dasar, kesehatan, kehidupan keluarga, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain itu, Franky juga menaruh perhatian terhadap persoalan pendidikan dan administrasi satuan pendidikan, termasuk kondisi pendidikan di wilayah-wilayah yang berada jauh dari pusat pelayanan.
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan yang berbeda. Jarak geografis tidak boleh menjadi alasan pelayanan publik berjalan lebih lambat dibandingkan wilayah lainnya.
Perhatian Franky juga diarahkan kepada masyarakat Kariu dalam proses pemulihan pascakonflik. Pemulihan, dalam konteks masyarakat yang pernah mengalami konflik, bukan hanya soal membangun kembali fasilitas fisik, tetapi juga memastikan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan.
Mengawal Pemerintahan Negeri
Persoalan pemerintahan negeri juga menjadi bagian dari perhatian Franky.
Ia mendorong agar proses pengisian Kepala Pemerintahan Negeri tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum adat yang berlaku.
Menurutnya, pemerintahan negeri memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Maluku. Karena itu, setiap proses yang berkaitan dengan pemerintahan negeri harus dilakukan secara hati-hati, transparan, serta menghormati mekanisme adat dan hukum.
Di DPRD Maluku Tengah, Franky juga dikenal aktif menyampaikan pandangan politiknya. Sebagai kader Partai Gerindra sekaligus juru bicara fraksi, ia kerap menyampaikan kritik maupun catatan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Kritik tersebut menjadi bagian dari fungsi kontrol parlemen—memastikan kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Membawa Gagasan Kota Kepulauan Lease
Salah satu gagasan yang lebih besar yang turut diperjuangkan Franky adalah pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Kepulauan Lease.
Gagasan tersebut berangkat dari persoalan klasik wilayah kepulauan: rentang kendali pemerintahan dan pelayanan publik yang dianggap masih terlalu jauh.
Dengan pembentukan daerah otonomi baru, harapannya pusat pelayanan pemerintahan dapat semakin dekat dengan masyarakat. Pengambilan keputusan juga diharapkan lebih mampu merespons karakteristik dan kebutuhan masyarakat kepulauan.
Namun, gagasan pemekaran daerah tentu bukan perkara sederhana. Dibutuhkan kajian, kesiapan administratif, dukungan masyarakat, serta pemenuhan berbagai persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di titik inilah perjuangan politik membutuhkan proses panjang dan konsistensi.
Suara Politik Harus Pulang Menjadi Perubahan
Bagi masyarakat kepulauan, keberhasilan seorang wakil rakyat pada akhirnya tidak hanya diukur dari seberapa sering berbicara di ruang sidang.
Ukuran yang jauh lebih nyata adalah perubahan yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
Air yang mengalir. Sekolah yang semakin mudah dijangkau. Rumah yang kembali berdiri. Jalan yang dapat dilalui. Pelayanan pemerintahan yang lebih dekat. Serta masyarakat yang merasa bahwa suara mereka benar-benar diperjuangkan.
Itulah tantangan terbesar dalam mengawal aspirasi masyarakat kepulauan.
Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan wakil yang datang, mendengar, lalu kembali ke pusat pemerintahan. Mereka membutuhkan wakil yang mampu membawa persoalan dari negeri-negeri kecil menuju ruang tempat kebijakan ditentukan dan kemudian memastikan hasil kebijakan itu kembali dirasakan di tengah masyarakat.
Perjalanan Franky Loupatty mengawal suara dari Saparua, Saparua Timur, Nusalaut dan Pulau Haruku pun masih menjadi bagian dari perjalanan panjang politik kepulauan.
Dari dermaga ke ruang sidang, dari keluhan warga menjadi agenda kebijakan.
Sebab bagi masyarakat Lease, didengar belumlah cukup. Aspirasi harus diperjuangkan, dikawal, dan pada akhirnya—perubahan harus benar-benar pulang bersama suara yang telah mereka titipkan.
