AMBON, GLOBALMALUKU.ID – Peta politik internal Partai Golkar Kota Ambon kembali bergolak. Puluhan kader dari lima kecamatan mendatangi dan menduduki Sekretariat DPD Partai Golkar Provinsi Maluku di Jalan Ina Tuni, Karang Panjang, Ambon, Jumat (4/9/2026).
Massa datang membawa satu tuntutan utama: meminta kejelasan tentang kelanjutan Musyawarah Daerah (Musda) IX Partai Golkar Kota Ambon yang hingga kini belum dilanjutkan setelah diskors pada 30 April 2026.
Namun, aksi tersebut berkembang menjadi polemik yang lebih besar. Dalam orasi dan pernyataan kader, bahkan muncul nama Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang disebut-sebut berkaitan dengan dinamika dukungan di lima kecamatan.
Persoalan semakin panas setelah sebelumnya DPP Partai Golkar menunjuk Elly Toisutta sebagai Caretaker Ketua DPD Golkar Kota Ambon.
Korbid Kepartaian DPD Golkar Provinsi Maluku Richard Rahakbauw bersama Elly Toisutta kemudian menggelar pleno pengurus harian Golkar Kota Ambon untuk menyampaikan SK caretaker tersebut.
Menurut massa aksi, dalam pertemuan itu muncul pernyataan bahwa Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengarahkan pengurus Golkar di lima kecamatan untuk mendukung Elly Toisutta.
Pernyataan tersebut langsung memantik tanda tanya dari pengurus kecamatan.
Mereka menilai proses penjaringan dan penentuan calon ketua Golkar sebelumnya telah dilakukan melalui pleno pengurus harian di masing-masing kecamatan. Karena itu, mereka mempertanyakan dasar jika keputusan yang telah dihasilkan melalui mekanisme tersebut kemudian dianulir.
Musda Diskors, Bukan Diulang
Kader dari lima kecamatan juga menyoroti munculnya dugaan rencana pergantian pengurus kecamatan melalui penunjukan pelaksana tugas (PLT).
Mereka menilai langkah tersebut berpotensi mengubah komposisi kepengurusan di tingkat kecamatan sekaligus memengaruhi proses lanjutan Musda Golkar Kota Ambon.
Salah satu pendemo menegaskan bahwa persoalan yang mereka bawa bukanlah permintaan untuk menggelar Musda baru.
“Musda yang kemarin itu diskors. Kami pertanyakan kelanjutannya, bukan membuat Musda ulang,” tegasnya.
Ketua Golkar Kecamatan Teluk Ambon, Julius Yongki Siwalette, dalam orasinya mempertanyakan langkah DPD I Golkar Maluku yang disebut berencana mengganti atau mem-PLT-kan pimpinan kecamatan.
“Lupakah kalian akan perjuangan kami kader Golkar Kota Ambon. Perjuangan memenangkan Elly Toisutta sebagai Wakil Wali Kota Ambon itu juga perjuangan kita,” teriak Yongki.
Ia bahkan menuding Richard Rahakbauw dan Elly Toisutta berada di balik kisruh yang terjadi dalam proses Musda Golkar Kota Ambon.
“Golkar ini partai besar. Bukan partai kecil. Jangan menodai partai ini dengan kepentingan sekelompok orang,” ujarnya.
Yongki mengingatkan bahwa kekuatan partai tidak terlepas dari struktur organisasi hingga tingkat bawah.
“Tanpa kecamatan tidak ada pengurus provinsi. Kita harus tetap solid dan merapatkan barisan. Ini suara hati kami, ini suara rakyat yang harus disampaikan ke DPP,” katanya.
Ia juga memperingatkan akan adanya aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak mendapat respons.
“Jangan Bunuh Akar Rumput Golkar”
Kritik serupa disampaikan Ketua Golkar Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Joseph Ruban.
Ia menyesalkan langkah Ketua DPD Golkar Maluku Umar Lessy terkait rencana mem-PLT-kan pimpinan kecamatan.
“Hari ini kami datang untuk membela diri. Karena kami tidak punya cacat organisasi,” ujarnya.
Ruban bahkan melontarkan kritik keras kepada Richard Rahakbauw.
Menurutnya, langkah-langkah yang dilakukan justru berpotensi melemahkan struktur partai di tingkat akar rumput.
“Richard Rahakbauw secara pribadi telah membunuh Partai Golkar di Kota Ambon sampai ke akar rumput. Dia membuat kebijakan membunuh akar rumput di bagian bawah,” tudingnya.
Ia menegaskan, membesarkan partai membutuhkan konsistensi dan pengorbanan serta perhatian terhadap kader di tingkat bawah.
DPD Golkar Maluku: Belum Ada SK PLT
Di tengah memanasnya aksi, DPD I Golkar Maluku menyatakan menerima aspirasi yang disampaikan para kader.
Ketua Harian DPD I Golkar Maluku, Ridwan Rahman Marasabessy, menjelaskan bahwa keputusan pleno terkait rencana PLT pengurus kecamatan sejauh ini baru sebatas resume.
Menurutnya, belum ada SK PLT yang diterbitkan.
“Kasih kesempatan kita sampaikan ke ketua bagaimana menindaklanjuti tuntutan teman-teman. Karena kita dialog tidak bisa ambil keputusan,” kata Ridwan.
Ia kemudian mempersilakan perwakilan dari lima kecamatan masuk ke ruang rapat untuk menyampaikan secara langsung tuntutan mereka.
Pengurus DPD I Golkar Maluku, Subhan Pattimahu, juga menyatakan menghargai aspirasi kader.
“Yakinlah kami akan merespons semua tuntutan ini sebagaimana tertuang dalam AD/ART, PO dan Juklak Partai Golkar,” tandasnya.
Nama Bahlil Jadi Sorotan
Sementara itu, Ketua AMPG Kota Ambon Hengki Hiskia secara khusus menyoroti munculnya nama Bahlil Lahadalia dalam polemik tersebut.
Ia menyayangkan apabila nama Ketua Umum DPP Partai Golkar dibawa hingga ke dalam persoalan internal di tingkat kecamatan.
“Sekelas ketua umum mana bisa intervensi sampai ke kecamatan. Kalaupun betul ada intervensi ketum, sayang disayangkan. Bukan mengurus partai, bukan mengurus bangsa dan negara, malah turun intervensi sampai ke kecamatan,” sesalnya.
Hengki menduga ada pihak tertentu yang sengaja membawa nama Bahlil untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran Golkar Maluku, termasuk Elly Toisutta, tidak mengambil langkah yang justru memperkeruh situasi.
Menurutnya, seluruh keputusan partai harus tetap berlandaskan aturan dan mekanisme organisasi.
“Kami minta asas konstitusional dikedepankan dalam setiap keputusan partai, termasuk konsolidasi untuk melanjutkan agenda Musda yang sempat diskors,” ujarnya.
Pertarungan Bukan Sekadar Kursi Ketua
Bagi massa aksi, polemik Musda IX Golkar Kota Ambon bukan sekadar pertarungan mengenai siapa yang akan menduduki kursi Ketua DPD Golkar Kota Ambon.
Yang mereka persoalkan adalah nasib proses Musda yang sudah berjalan dan mekanisme organisasi yang mereka nilai harus dihormati.
Mereka meminta Musda yang sebelumnya diskors dapat dilanjutkan sesuai aturan, bukan kembali diarahkan ke proses yang dianggap mengabaikan keputusan dan aspirasi pengurus kecamatan.
Kini bola berada di tangan DPD Golkar Maluku dan DPP Partai Golkar.
Apakah Musda IX Golkar Kota Ambon akan segera dilanjutkan, atau justru polemik ini berkembang menjadi pertarungan baru di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut?
Satu hal yang jelas, akar rumput Golkar Kota Ambon telah bersuara dan meminta proses organisasi tidak dimainkan di balik kepentingan kelompok.
(GM)
