AMBON–Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, mengingatkan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bekerja disiplin. Dan profesional guna menindaklanjuti setiap catatan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Yang hari ini tengah dilakukan Pemerintah Kota Ambon (Pemkot).
Itu disampaikan Wali Kota, dalam apel pagi bersama ASN, dilingkup Pemerintah Kota Ambon, Senin pagi, (24/11/2025).
Dia menjelaskan BPK, telah menemukan sejumlah persoalan pada beberapa OPD. Yang mendesak sesegera mungkin diselesaikan.
“Saya minta keseriusan kita semua. Catatan perbaikan dari BPK itu wajib ditindaklanjuti. Apalagi kalau temuan itu bersifat material, jangan ditunda.
Kerja-kerja pihak ketiga, dan ASN yang menjadi temuan, juga harus segera diselesaikan,” ingatnya
Ia menekankan, seluruh ASN bekerja dalam bingkai aturan. Sehingga setiap pelanggaran memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan.
Lebih lanjut, Wali Kota mengingatkan, pemerintah daerah men memasuki akhir tahun anggaran 2025. Sebab itu seluruh OPD diminta segera memasukkan laporan pertanggungjawaban (SPJ) sejak Januari- Oktober untuk diverifikasi.
“Bukti yang belum lengkap harus dilengkapi, yang belum beres harus dibereskan. Penyusunan laporan keuangan pemerintah kota harus berjalan baik dan tepat waktu,” ingatnya.
Wattimena juga menyinggung penyusunan RAPBD 2026 yang diwarnai pengurangan transfer keuangan dari pemerintah pusat.
Kondisi ini tentu saja membuat sejumlah kebijakan efisiensi harus dilakukan. Salah satunya terkait potensi pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD).
“Pengurangan TKD bukan karena pemerintah tidak mendukung ASN. Tetapi kita menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Dan TKD diberikan sesuai kemampuan fiskal yang ada,” jelasnya.
Sebagai kompensasi, pemerintah akan menerapkan sistem kerja bergiliran. Yakni tiga hari bekerja di kantor dan dua hari bekerja di rumah.
“Ini bentuk relaksasi atas kondisi keuangan daerah. Banyak kementerian dan daerah lain juga melakukan hal yang sama,” jelasnya.
Wali Kota berharap seluruh ASN memahami situasi ini dan tetap menjaga komitmen untuk membangun Kota Ambon.
“Tidak ada kepala daerah yang ingin mengambil kebijakan tidak populer. Tapi kita harus menyesuaikan diri agar pembangunan tetap berjalan,” pungkasnya.
