AMBON – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terus mempercepat kesiapan implementasi digitalisasi bantuan sosial (bansos) setelah resmi ditetapkan sebagai salah satu dari 41 daerah di Indonesia yang menjadi lokasi uji coba nasional program tersebut.
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait kini tengah mengintensifkan pemenuhan berbagai persyaratan, baik administratif maupun teknis. Upaya ini juga melibatkan pemerintah kecamatan dan kelurahan guna memastikan kesiapan di tingkat lapangan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominfosandi) Kota Ambon, Dr. Ir. Ronald Lekransy, M.Si., menyatakan bahwa digitalisasi bansos menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ketepatan sasaran serta transparansi penyaluran bantuan.
“Dengan sistem digital, potensi penyimpangan dapat ditekan, penyaluran menjadi lebih cepat, dan penerima benar-benar sesuai dengan data yang valid,” ujarnya, Senin (13/4/2026).
Ia menjelaskan, program ini menitikberatkan pada peningkatan akurasi data penerima, transparansi dan akuntabilitas melalui pencatatan digital, serta efisiensi dalam proses distribusi bantuan.
Selain itu, integrasi data antarinstansi menjadi faktor kunci untuk mencegah tumpang tindih informasi dan memudahkan pengawasan secara real-time oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga OPD utama yang memegang peran penting. Dinas Sosial bertindak sebagai leading sector yang mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), melakukan verifikasi dan validasi, hingga menentukan kelayakan penerima bantuan.
Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memastikan keakuratan data melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK), sekaligus mencegah duplikasi data. Kominfosandi sendiri bertanggung jawab atas penyediaan infrastruktur teknologi, pengembangan platform digital, serta pengamanan data.
Untuk mendukung implementasi di lapangan, Pemkot Ambon menyiapkan sekitar 650 agen yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) dan tokoh agama. Agen ini akan berperan sebagai penghubung antara sistem digital dengan masyarakat.
Mereka akan melakukan pendataan, membantu verifikasi, mensosialisasikan program, serta mendampingi warga dalam penggunaan aplikasi bansos digital. Selain itu, agen juga diharapkan mampu meningkatkan literasi digital dan kepercayaan masyarakat terhadap program ini.
“Keberhasilan program ini membutuhkan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat,” tambah Lekransy.
Pemkot Ambon optimistis, dengan sinergi yang terbangun, digitalisasi bansos dapat berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
