Piru,Global Maluku.ID – Salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)Kabupaten Seram Bagian Barat(SBB)Melkysedek Tuhehay .S.sos.M.H,asal partai PDI-P kecewa dengan keterlambatan Pemerintah Daerah Kabupaten SBB dalam melaporkan Dokumen di Sidang Paripurna kemarin.
Menurutnya,kepada media ini, beberapa waktu yang lalu,Penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 dinilai lambat.”Hal ini bukan kesalahan DPRD akan tetapi keterlambatan dari Pemda dalam memasukkan dokumen.
“Karena ketidaktaatan Pemerintah Daerah dalam mengikuti aturan sehingga siklus mereka tidak taat, seperti hal dalam penyampaian, pembahasan sampai penetapan APBD murni sudah sangat terlambat “, jelasnya
Ia juga menyatakan, “siklus untuk penyampaian, pembahasan sampai penetapan kesepakatan KUA dan PPAS sudah dilewati akan tetapi kami di DPRD punya niat baik , karena kita dipilih oleh rakyat, dan supaya kegiatan reses kami juga bisa menjawab aspirasi rakyat”ungkap Tuhehay
“Makanya saya bilang bagi siapapun yang mau menegakkan aturan, jangan hanya teori saja namun harus aktualisasi”, cetusnya.
“Saya juga memberi apresiasi kepada saudara Bupati terkait persoalan Disclaimer dengan banyak hutang yang terjadi kemarin”, ujarnya.
Kata Tuhehay, “mungkin PJ bupati sementara menyelesaikan persoalan-persoalan dan menetralisir APBD yang terjadi di kabupaten ini sehingga membuat Bupati harus lebih teliti sehingga persiapan dokumen terlambat”, ujarnya.
“Namun, harus didukung oleh perangkat yang harus terus memberikan informasi kepada Bupati”, cetusnya.
DPRD sebagai lembaga pengawasan, yang punya keterbatasan dan penguasa anggaran ada di Pemda. DPRD bukan lembaga yudikatif yang punya wewenang lebih,tuturnya.
Kata Tuhehay, selama ini,kami DPRD kerjanya sudah esktra ordinary, namun tidak ada dukungan dari pemerintah daerah, daerah punya objek pajak yang begitu banyak sehingga bisa menaikan pendapatan daerah namun pendapatan daerah tidak naik-naik,sesalnya.
“Kita punya sumber penghasilan daerah yg begitu banyak namun alhasil, kita hanya begitu-begitu saja, contoh Kita punya tambang, pelabuhan, Indomaret, syawalan, somel yang operasi kayu, galian C”, pungkasnya.
Ia juga memaparkan, “tiap saat Samsat sering melakukan sweeping untuk tertibkan pajak, karena sumber-sumber pajak adalah penghasilan daerah, dan kita sudah panggil berulang kali namun tidak ada perubahan”.
Tuhehay juga sesalkan OPD-OPD yang diberikan jabatan namun tidak bisa diharapkan sehingga tidak ada perubahan.
“Kita sudah turun On The Spot ke beberapa sektor seperti besi tua, pisang abaka, PLN, Bank dan dibeberapa tempat, dan eksekusi ada di OPD bukan ke kita. Kita butuh integritas yang loyalitas dari pada OPD yang betul cinta kepada bangsa dan negara.”, katanya.
“Jangan cuma dapat jabatan lalu kemudian tidak diharapkan. Untuk itu kami ditugaskan dari PDIP dan di percayakan rakyat ,untuk mencapai masyarakat adil dan makmur dengan kerja profesional, transparansi, dan akuntabilitas yang mengedepankan norma-norma dengan tidak ada prinsip primordial”lanjutnya
Tuhehay juga menambahkan, bahwa hadirnya fraksi PDIP di SBB untuk mendorong agar rakyat bisa makmur, untuk itu perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah sehingga ada perubahan bagi kabupaten ini,tandasnya.
