GlobalMaluku.ID,PIRU-Pembayaran gaji tenaga honorer yang belum di bayar 6 bulan oleh Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD)Piru Kabupaten Seram Bagian Barat(SBB),dan ini juga termasuk sejumlah komponen penghasilan seperti instif 8 bulan para tenaga medis yang berada pada RS tersebut.
Hal ini disampaikan disampaikan oleh salah satu Tokoh Pemuda SBB Moses Rutumalessy,bahwa Jumlah tenaga honorer 20 Cs dengan laundry RSUD Piru belum terima 6 bulan upah kerja. Padahal tenaga mereka sangat diperlukan di rumah sakit ini, katanya, pada media ini, Kamis(14/9/2023).
Kata dia,sangat miris sekali, karena belum menerima upah tenaga Laundry akhirnya tidak masuk kerja.
Alasannya, lanjut tokoh pemuda tersebut, untuk mencuci pakaian dokter yang baru selesai melakukan operasi atau seperei di ruangan, mereka harus membeli sabun cuci memakai uang pribadi.
Sehingga,akhirnya mereka mogok kerja. Bahkan ada dokter yang menggunakan pakaian bekas operasi lagi untuk operasi, miris, ujar Rutumalessy.
Sementara ini Dirut RSUD sedang mencari jalan agar dapat membayar hak-hak mereka.
Rutumaleesy juga menjelaskan, “bukan saja di RSUD, di OPD lain juga ada yang sudah memasukan absensi kehadiran sesuai permintaan Pejabat Bupati, namun sampai detik ini dia belum menandatanganinya agar dapat melakukan proses pencairan. Padahal dia selalu meminta untuk setiap saat semua pegawai termasuk tenaga honorer harus masuk kantor.
Mereka sudah melakukan kewajiban mereka, tapi kemanakah hak mereka selama 6 bulan ini,sesal tikoh pemuda tersebut.
Baru pernah terjadi di kabupaten SBB, rakyat di buat susah dengan alasan peraturan PMK 212, padahal selama ini semua baik-baik saja. Namun kehadiran pejabat Bupati membuat semua menjadi susah. Tidak ada pembangunan, roda ekonomi macet dan mengakibatkan masyarakat menjadi susah,tandasnya.
Dia juga katakan, kami perlu bersuara agar persoalan ini di ketahui oleh publik(Masyarakat SBB).
Bayangkan, berbulan-bulan tidak mendapatkan upah kerja mereka, sampai sabun cuci pakaian medis-pun di beli mereka sendiri.”Dan upah mereka atau hal lainnya yang belum di terbayarkan,ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari, beber Tokoh muda tersbut.
Harusnya ini juga menjadi perhatian Mendagri, jangan cuma mendatangkan pimpinan yang hanya mementingkan tambang’ dan proyek lainnya, tanpa harus mempedulikan kesejahteraan masyarakat. Karena ini bertentangan dengan sila ke-5, tegas Rutumalessy.
