AMBON, GLOBALMALUKU.ID|Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath, mendorong Majelis Latupati Maluku mengambil peran lebih strategis dalam memperkuat ikatan persaudaraan adat dengan para pemimpin yang mengabdi di Maluku, baik dari unsur TNI, Polri maupun pemerintahan sipil.
Bahkan, Vanath mengusulkan agar setiap pimpinan TNI, Polri dan pejabat sipil yang bertugas di Maluku dapat dikukuhkan sebagai anak adat masyarakat Maluku. Gagasan ini diharapkan menjadi strategi memperkuat kedekatan emosional, historis, dan persaudaraan antara para pemimpin dengan masyarakat di daerah ini.
Usulan tersebut disampaikan Vanath saat menghadiri sekaligus mengukuhkan Pengurus Majelis Latupati Maluku Periode 2026–2031, di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (10/11/2026).
Dalam sambutannya, Vanath terlebih dahulu menyampaikan salam dari Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang belum dapat menghadiri kegiatan tersebut karena menjalankan tugas di Namlea sebelum bertolak ke Jakarta.
Gubernur dijadwalkan menerima keputusan penetapan A.M. Sangadji sebagai Pahlawan Nasional bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026.
Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, Vanath menyampaikan selamat kepada Ketua dan seluruh pengurus Majelis Latupati yang baru dikukuhkan. Ia juga memberikan apresiasi kepada kepengurusan sebelumnya di bawah kepemimpinan Ibrahim Wokas atas kontribusi dalam menjalankan organisasi adat tersebut.
“Kami percaya pengurus yang baru akan meneruskan apa yang belum selesai dan mengurus hal-hal lain yang masih perlu dilakukan. Selamat menjalankan tugas untuk kemajuan Maluku,” ujar Vanath.
Namun, perhatian utama Vanath dalam momentum tersebut bukan sekadar pergantian kepengurusan. Ia justru menekankan pentingnya menjadikan Majelis Latupati sebagai jembatan persaudaraan antara masyarakat adat dengan para pemimpin yang datang dan mengabdikan diri di Maluku.
Menurutnya, meskipun para pimpinan TNI, Polri maupun pejabat pemerintahan sipil tidak berasal dari Maluku, selama menjalankan tugas di daerah ini mereka merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat dan memiliki tanggung jawab bersama dalam membangun Maluku.
Karena itu, ia meminta Majelis Latupati merumuskan mekanisme pengukuhan para pemimpin tersebut sebagai anak adat Maluku, dengan mengembangkan nilai budaya anak piara yang telah dikenal dalam kehidupan masyarakat adat.
“Besok, Ketua Latupati dan saya akan langsung menghadap Bapak Gubernur. Saya ingin ini dirumuskan menjadi program pemerintah daerah. Setiap pemimpin, baik TNI, Polri maupun pemimpin sipil yang bertugas di Maluku, dapat dikukuhkan sebagai anak adat masyarakat Maluku,” ungkapnya.
Vanath menegaskan, pengukuhan tersebut tidak boleh berhenti pada seremoni atau sekadar pemberian atribut adat. Menurutnya, pengakuan itu harus memiliki dasar dan bukti tertulis berupa sertifikat atau dokumen resmi yang ditandatangani sesuai mekanisme adat.
Dengan demikian, status sebagai anak adat Maluku tidak hanya menjadi simbol kehormatan ketika seseorang bertugas di daerah ini, tetapi juga memiliki nilai historis yang dapat dikenang sepanjang perjalanan pengabdiannya.
“Jangan cuma pengukuhan dengan topi. Harus ada tanda tangan dan dokumennya. Siapa tahu suatu saat mereka menjadi pemimpin di tingkat nasional, ikatan sebagai anak adat Maluku ini tetap terbawa dan mereka merasa menjadi bagian dari orang Maluku,” jelasnya.
Ia berharap Majelis Latupati segera menyusun mekanisme, tata cara, serta menentukan sebutan atau gelar adat yang tepat bagi para pimpinan TNI, Polri dan pejabat sipil yang nantinya akan dikukuhkan.
Vanath menilai, gagasan tersebut dapat menjadi salah satu langkah untuk memperluas jaringan persaudaraan Maluku. Sebab, para pemimpin yang pernah bertugas di daerah ini berpotensi membawa ikatan emosional dan historis dengan Maluku, sekalipun nantinya melanjutkan pengabdian di daerah lain atau menduduki jabatan pada tingkat nasional.
Di sisi lain, usulan tersebut menempatkan Majelis Latupati pada peran yang lebih luas, bukan hanya menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat, tetapi juga membangun hubungan sosial dan kebudayaan dengan berbagai unsur kepemimpinan.
Mengakhiri sambutannya, Vanath bersama Gubernur Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus Majelis Latupati Maluku Periode 2026–2031. Ia berharap amanah organisasi dapat dijalankan dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Maluku.
Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01/MLM/XI/2026 tentang Pemilihan dan Penetapan Ketua dan Sekretaris Majelis Latupati Maluku Periode 2026–2031, Reza Valdo Maspaitella ditetapkan sebagai Ketua Umum, sementara Salhana Pelu dipercaya menjabat Sekretaris Umum.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Forkopimda Maluku, Wali Kota Ambon, Wakil Wali Kota Ambon, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Ketua Dharma Wanita Persatuan Maluku, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta jajaran pengurus Majelis Latupati Maluku.
Pengukuhan kepengurusan baru ini diharapkan menjadi momentum memperkuat eksistensi lembaga adat sekaligus mempererat persaudaraan, menjaga nilai-nilai budaya, dan membangun hubungan harmonis antara masyarakat adat dengan seluruh unsur yang mengabdi untuk Maluku.
