AMBON, GLOBALMALUKU.ID|Pengelolaan pinjaman daerah tidak boleh hanya dipandang sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, tetapi harus menjadi kewajiban keuangan yang dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat. Sebab, di balik kebijakan pinjaman daerah, terdapat potensi penyimpangan atau fraud yang harus diawasi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Dr. Resmen, S.H., M.H., saat menjadi narasumber dalam kegiatan Tayang Bincang Anindhacitya BPKP bertajuk “Pinjaman Daerah: Potensi Fraud dan Hak Rakyat untuk Mengawasi”, yang berlangsung di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Senin (9/11/2026).
Resmen hadir mewakili Kepala Kejati Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H. Kegiatan tersebut mempertemukan unsur pemerintah, auditor, aparat penegak hukum, dan media untuk membahas transparansi serta akuntabilitas pengelolaan pinjaman daerah.
Selain Resmen, hadir Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Bagus Putu Santika, S.E., M.Si., Ak., sebagai Naratama, Direktur Ambon Express Nasri Dumula, S.Sos., M.M., sebagai Naracitya, serta Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP Maluku, Badro Djoko Mulyono, Ak., M.M., sebagai Pramucitya.
Dalam pemaparannya yang mengangkat topik “Pinjaman Daerah dan Pertanggungjawaban kepada Rakyat”, Resmen menyoroti sejumlah titik rawan penyimpangan dalam pengelolaan pinjaman daerah.
Menurutnya, potensi fraud dapat terjadi sejak proses perencanaan, persetujuan, pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan. Bentuknya antara lain rekayasa kebutuhan pembangunan, pembengkakan anggaran, proyeksi pendapatan yang tidak realistis, pengaturan pemenang tender, penggelembungan harga, pengurangan volume pekerjaan, hingga pembuatan laporan penyelesaian pekerjaan yang tidak sesuai fakta di lapangan.
Ia menegaskan, auditor dan aparat penegak hukum memiliki kewenangan serta fungsi yang berbeda. Auditor bertugas menguji kesesuaian dokumen administrasi dengan kondisi faktual, sementara aparat penegak hukum menelusuri perbuatan, keterlibatan, dan pertanggungjawaban setiap pihak berdasarkan alat bukti yang sah.
Resmen juga mengingatkan bahwa indikator penyimpangan atau red flag, seperti kesamaan dokumen penawaran, kenaikan harga, dan keterlambatan pekerjaan, tidak boleh langsung disimpulkan sebagai tindak pidana. Indikator tersebut harus ditelaah dan dibuktikan lebih lanjut.
Hal ini, katanya, perlu dilihat secara proporsional dengan mempertimbangkan karakteristik geografis Maluku sebagai daerah kepulauan. Biaya pengiriman material, kondisi cuaca, aksesibilitas wilayah, serta mobilisasi peralatan dapat memengaruhi harga dan waktu pelaksanaan pekerjaan.
Namun, kondisi geografis tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan laporan pekerjaan yang dinyatakan selesai apabila kenyataannya belum dilaksanakan sesuai ketentuan.
Dalam aspek penegakan hukum, Resmen menekankan pentingnya membedakan temuan administrasi, potensi kerugian negara, dan kerugian keuangan negara yang telah terbukti secara hukum.
Ia menjelaskan, penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus memperhatikan unsur-unsur delik, termasuk pembuktian kerugian keuangan negara secara nyata sebagaimana perkembangan hukum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.
Sementara tindak pidana suap, pemerasan, dan gratifikasi memiliki unsur serta mekanisme pembuktian tersendiri.
Resmen juga menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada peran dan perbuatan masing-masing individu. Seorang atasan tidak otomatis bertanggung jawab atas tindakan bawahannya. Sebaliknya, seseorang yang diduga mengendalikan suatu rekayasa juga tidak serta-merta terbebas dari pertanggungjawaban hanya karena tidak menandatangani dokumen tertentu.
Terkait penanganan perkara, ia menjelaskan bahwa setiap pengaduan maupun temuan harus melalui tahapan penelaahan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan. Masyarakat sebagai pelapor tidak diwajibkan membuktikan seluruh unsur tindak pidana karena pengumpulan dan pengujian alat bukti merupakan kewenangan aparat penegak hukum.
Dalam kesempatan tersebut, Resmen turut menyoroti hak masyarakat untuk mengawasi penggunaan pinjaman daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai tujuan pinjaman, program yang dibiayai, perkembangan pekerjaan, hingga mekanisme pembayaran kewajiban pemerintah daerah.
Bahkan, masyarakat juga memiliki hak menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan penyimpangan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018.
Ia mengimbau masyarakat agar menyampaikan informasi melalui saluran resmi, menyimpan bukti penerimaan laporan, serta memastikan informasi yang disampaikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Resmen, pengawasan publik harus berjalan beriringan dengan kewajiban instansi penerima laporan untuk mencatat, menelaah, meminta kelengkapan informasi apabila diperlukan, serta memberikan tindak lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan keterbukaan informasi dan informasi yang dikecualikan.
Sebagai langkah pencegahan, ia mendorong pemerintah daerah memperkuat keterbukaan informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta membangun koordinasi yang proporsional antara auditor dan aparat penegak hukum.
Pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dinilai penting untuk mendeteksi penyimpangan lebih dini, sehingga setiap rupiah pinjaman daerah benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa pendampingan hukum, reviu, maupun keterlibatan aparat dalam proses pengawasan bukanlah bentuk pemberian kekebalan hukum. Setiap pengelola kegiatan tetap bertanggung jawab terhadap keputusan, dokumen, dan laporan yang dibuatnya.
Menutup pemaparannya, Resmen menyampaikan bahwa uang yang dipinjam, kegiatan yang dibiayai, manfaat yang diterima masyarakat, serta kewajiban pembayaran pemerintah daerah merupakan satu kesatuan yang harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Auditor menjelaskan ketidaksesuaian, aparat penegak hukum membuktikan perbuatan dan kesalahan sesuai kewenangannya, sementara masyarakat memiliki hak untuk mengetahui, mengawasi, melaporkan dugaan penyimpangan, serta memperoleh tanggapan yang patut,” demikian pesan utama Resmen.
Melalui kegiatan Tayang Bincang Anindhacitya BPKP tersebut, Kejati Maluku berharap terbangun sinergi antara pemerintah daerah, auditor, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah.
Sebab, pinjaman daerah pada akhirnya bukan hanya menyangkut besaran anggaran dan pembangunan infrastruktur, melainkan juga menyangkut kepercayaan publik, tanggung jawab pemerintah, serta hak rakyat untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dipinjam benar-benar kembali dalam bentuk manfaat bagi kepentingan masyarakat.
