AMBON, GLOBALMALUKU.ID|Kasus dugaan peredaran Surat Keputusan (SK) bodong di lingkungan Pemerintah Kota Ambon memasuki babak serius. Setelah melakukan audit investigasi, Inspektorat Kota Ambon menemukan sejumlah fakta yang mengindikasikan adanya praktik pemalsuan dokumen kepegawaian, penggunaan surat tugas yang tidak pernah diterbitkan, penyalahgunaan akses akun MyASN milik guru, hingga dampak terhadap keuangan daerah.
Bahkan, Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, memastikan hasil audit investigasi tersebut akan ditindaklanjuti dengan menyerahkannya kepada Aparat Penegak Hukum (APH) pada Selasa (10/11/2026), untuk mengusut dugaan perbuatan melawan hukum dalam praktik penerbitan dan peredaran SK bodong tersebut.
Penegasan itu disampaikan Wali Kota dalam konferensi pers bersama Sekretaris Kota Ambon, Kepala Inspektorat Kota Ambon, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta insan pers di Ruang Vlisingen, Balai Kota Ambon, Senin (9/11/2026).
Wali Kota menjelaskan, audit investigasi yang berlangsung sejak 19 Oktober hingga 6 November 2026 itu bertujuan mengungkap fakta penerbitan dan peredaran SK bodong, mengidentifikasi modus operandi dan pihak-pihak yang diduga terlibat, menelusuri kemungkinan adanya pemberian uang, menghitung kelebihan pembayaran yang berdampak terhadap keuangan daerah, serta memberikan rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut kepada pemerintah kota.
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah pihak, Inspektorat menemukan bahwa rangkaian dugaan praktik tersebut bermula dari komunikasi melalui WhatsApp pada 7 November 2025, yang melibatkan sejumlah pihak dengan inisial tertentu.
Selanjutnya, pada Januari hingga Maret 2026, seseorang berinisial G mulai mendatangi sekolah-sekolah dengan mengaku sebagai pendamping Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Kehadirannya disebut untuk membantu para guru menyusun sasaran kinerja pegawai.
Namun, aktivitas tersebut kemudian berkembang. Pada April hingga Mei 2026, sejumlah guru mulai menerima dokumen SK yang belakangan dipersoalkan keabsahannya, termasuk penetapan angka kredit konvensional yang dibuat secara manual.
Kecurigaan terhadap dokumen tersebut muncul setelah Badan Kepegawaian Negara (BKN) menemukan persoalan pada keaslian tanda tangan. Bahkan, pada 15 Oktober 2026, BKN Kantor Regional IV menyatakan bahwa Pertimbangan Teknis (PERTEK) yang tercantum dalam dokumen tersebut tidak pernah diterbitkan oleh BKN.
Meski salah satu pihak disebut telah memblokir komunikasi dengan G pada 4 Juni 2026, peredaran dokumen yang dipersoalkan ternyata masih berlanjut. Pada Juni hingga Agustus 2026, sejumlah ASN menerima SK tersebut. Sementara pada Juli hingga Oktober 2026, laporan dari para korban mulai bermunculan setelah bendahara menemukan ketidaksesuaian pembayaran gaji.
Dari hasil audit, Inspektorat juga mengungkap modus yang diduga digunakan untuk membangun kepercayaan para guru. Sosok berinisial G disebut bukan ASN, melainkan istri seorang ASN yang bekerja di lingkungan BKPSDM Kota Ambon.
Meski bukan aparatur sipil negara, yang bersangkutan diduga mendatangi sekolah-sekolah dengan menggunakan seragam yang memberikan kesan sebagai ASN. Tidak hanya itu, G juga disebut membawa surat tugas yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan dan menetapkan dirinya sebagai konsultan pendidikan. Padahal, berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat, surat tugas tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan.
Lebih jauh, yang bersangkutan disebut meminta username, password, serta kode akses MyASN milik para guru. Setelah menerima dokumen SK tersebut, para guru kemudian membawanya kepada bendahara untuk dilakukan penyesuaian pembayaran gaji.
Praktik ini menimbulkan persoalan serius karena dokumen yang dinyatakan tidak pernah diterbitkan oleh BKN tersebut telah digunakan dalam proses administrasi kepegawaian dan berdampak terhadap pembayaran gaji yang tidak sesuai, sehingga berpotensi menimbulkan kelebihan pengeluaran keuangan daerah.
Fakta bahwa pihak yang diduga menjalankan praktik tersebut merupakan istri ASN yang bekerja di BKPSDM turut menjadi perhatian dalam pengungkapan kasus ini. Hubungan tersebut memang belum membuktikan keterlibatan ASN yang bersangkutan, tetapi menjadi salah satu aspek yang perlu didalami untuk memastikan apakah praktik tersebut dilakukan secara individual atau terdapat kemungkinan keterlibatan pihak internal pemerintahan.
Karena itu, penelusuran tidak boleh hanya berhenti pada pihak yang diduga mendatangi sekolah-sekolah. Aparat penegak hukum perlu mengungkap bagaimana seseorang yang bukan ASN dapat memperoleh akses, menggunakan identitas seolah-olah memiliki kewenangan pemerintahan, membawa surat tugas yang dipersoalkan keasliannya, hingga dokumen tersebut digunakan untuk memproses penyesuaian gaji para guru.
Langkah Wali Kota Ambon yang akan membawa hasil audit kepada APH pada Selasa (10/11/2026) menjadi perkembangan penting dalam penanganan kasus tersebut. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, termasuk dugaan pemalsuan dokumen, penyalahgunaan akses akun kepegawaian, kemungkinan adanya transaksi uang, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari praktik tersebut.
Selain itu, besaran kelebihan pembayaran gaji yang berdampak terhadap keuangan daerah juga harus diungkap secara transparan. Pemerintah perlu memastikan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana mekanisme pembayaran tersebut terjadi, serta langkah pemulihan keuangan daerah apabila ditemukan kerugian atau kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan.
Kasus ini sekaligus memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemkot Ambon. Sebab, rangkaian aktivitas yang berlangsung sejak November 2025 hingga Oktober 2026 tersebut memperlihatkan adanya celah pengawasan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Publik kini menunggu keberanian pemerintah untuk membuka seluruh fakta, termasuk kemungkinan keterlibatan aparatur internal apabila memang ditemukan bukti. Penanganan kasus ini tidak boleh hanya menyasar pihak yang berada di lapangan, sementara pihak lain yang diduga turut membantu atau memfasilitasi justru luput dari pemeriksaan.
Pada akhirnya, persoalan SK bodong ini bukan sekadar soal dokumen administrasi yang tidak sah, melainkan menyangkut integritas birokrasi, perlindungan terhadap ASN yang menjadi korban, serta pertanggungjawaban atas penggunaan uang rakyat.
Penyerahan hasil audit kepada APH diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengungkap secara terang siapa yang membuat, mengedarkan, memfasilitasi, dan mengambil keuntungan dari praktik tersebut. Semua pihak yang diduga terlibat harus diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
