AMBON,GlobalMaluku.ID|Pemerintah Kota Ambon terus mendorong pembenahan tata kelola sektor perikanan tangkap melalui inovasi pelayanan dan penguatan fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Langkah ini diharapkan mampu memperbaiki distribusi hasil tangkapan, meningkatkan transparansi transaksi, sekaligus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan nelayan.
Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Peraturan Wali Kota tentang Tata Kelola Distribusi Hasil Perikanan Tangkap di Tempat Pelelangan Ikan sekaligus peluncuran proyek perubahan BAKU DAPA dan inovasi SIRIP IKAN, yang berlangsung di Hotel Manise, Kamis (5/11/2026).
Dalam sambutannya, Bodewin menyampaikan bahwa pemerintah harus terus menghadirkan inovasi yang membuat masyarakat tertarik memanfaatkan pelayanan publik, baik untuk membayar pajak, mengurus perizinan, maupun mendapatkan berbagai pelayanan lainnya.
Menurutnya, inovasi dan kolaborasi menjadi bagian penting dalam membangun sistem pelayanan pemerintahan yang lebih mudah, nyaman, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Sebagai Wali Kota, dirinya mendukung seluruh upaya pembaruan yang dilakukan perangkat daerah, termasuk Dinas Perikanan melalui pengembangan tata kelola sektor perikanan tangkap.
Bodewin mengakui bahwa Kota Ambon masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, terutama dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Ia mengatakan, kemampuan pemerintah kota untuk membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah besar masih terbatas.
Ia mencontohkan, sering kali Kota Ambon dibandingkan dengan Weda yang memiliki aktivitas pertambangan berskala besar. Namun, menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi sumber daya alam yang berbeda.
“Kalau di Ambon ada tambang seperti di Weda, tentu kita juga ingin mengembangkannya. Tetapi kita harus realistis. Potensi daerah berbeda-beda. Karena itu, kita harus mengembangkan potensi yang memang dimiliki Kota Ambon,” ungkapnya.
Menurut Bodewin, sektor perikanan merupakan salah satu potensi yang harus terus dikembangkan karena memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha perikanan.
Ia juga mengajak masyarakat untuk memiliki kebanggaan terhadap Kota Ambon. Kebanggaan tersebut, kata dia, tidak harus diukur dari besarnya pembangunan fisik maupun perbandingan dengan kota-kota besar seperti Surabaya dan Jakarta, tetapi dari karakter, kekuatan, serta kehidupan sosial masyarakatnya.
Dalam kesempatan itu, Bodewin turut menyampaikan hasil penilaian yang diikutinya sebelum menghadiri kegiatan tersebut. Tiga kota menjadi perwakilan wilayah Indonesia, yakni Bandung untuk Indonesia Barat, Palu untuk Indonesia Tengah, dan Ambon untuk Indonesia Timur.
Berdasarkan hasil yang disampaikan kepadanya, Ambon memperoleh skor 71,4, Bandung 71,3, dan Palu 71,2. Ketiganya masuk dalam kategori tinggi dengan nilai di atas 70.
Ia menyebut capaian tersebut sebagai hasil kerja keras Pemerintah Kota Ambon dalam beberapa waktu terakhir dan mengajak masyarakat untuk ikut bangga terhadap berbagai perkembangan yang telah dicapai daerah.
Meski demikian, Bodewin mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada penghargaan dan angka penilaian. Sebab, masih terdapat masyarakat yang hidup dalam kesulitan, mengalami kekurangan pangan, dan membutuhkan perhatian bersama.
Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga hubungan persaudaraan, kepedulian sosial, serta semangat saling membantu di tengah masyarakat.
Ia mencontohkan kehidupan para nelayan yang tetap berusaha memenuhi kebutuhan keluarga melalui hasil tangkapan, meskipun terkadang jumlahnya terbatas.
“Sesusah-susahnya para nelayan pulang, tetap bisa makan walaupun sedikit. Dua potong ikan pun menjadi berkat yang patut disyukuri,” ujarnya.
Bodewin secara khusus menyatakan dukungan terhadap inovasi SIRIP IKAN yang diharapkan mampu mendorong perkembangan sektor perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kota Ambon.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi Perwali dan peluncuran proyek perubahan BAKU DAPA merupakan bagian dari strategi pengembangan sentra perikanan tangkap untuk memperkuat fungsi TPI sebagai penggerak ekonomi daerah.
Menurutnya, potensi perikanan Kota Ambon cukup besar, tetapi pengelolaan distribusi hasil tangkapan masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya, lokasi pendaratan ikan yang tersebar, pencatatan produksi yang belum sepenuhnya terintegrasi, tata niaga hasil perikanan yang belum tertib, serta belum optimalnya fungsi TPI.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah ingin memberikan kepastian mengenai mekanisme pendaratan hasil tangkapan, distribusi, pembayaran retribusi, pengelolaan data, hingga pengawasan aktivitas perikanan tangkap.
Sosialisasi juga bertujuan menyamakan persepsi antara pemerintah, nelayan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan terkait mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing pihak.
Selain meningkatkan ketertiban pencatatan produksi dan distribusi hasil perikanan, kebijakan ini diarahkan untuk mendorong transaksi serta pembayaran retribusi yang lebih transparan dan akuntabel.
Kegiatan tersebut melibatkan 80 peserta yang terdiri dari pemangku kepentingan dan pelaku usaha perikanan di Kota Ambon.
Pemerintah Kota Ambon berharap implementasi kebijakan dan inovasi tersebut mampu memperkuat tata kelola perikanan tangkap, meningkatkan kualitas pelayanan di TPI, serta menciptakan sistem distribusi hasil perikanan yang lebih tertib dan terintegrasi.
Dengan demikian, pengembangan sektor perikanan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga harus memastikan nelayan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih baik dari potensi sumber daya laut yang dimiliki Kota Ambon.
