AMBON, GLOBALMALUKU.ID – Ancaman klaim terhadap kekayaan budaya daerah hingga persoalan perlindungan perempuan menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Maluku. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPRD mulai menyiapkan payung hukum melalui pembentukan dua Panitia Khusus (Pansus) yang akan membahas rancangan peraturan daerah strategis.
Keputusan pembentukan dua Pansus tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku yang dipimpin Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, di Ruang Paripurna DPRD Maluku, Kamis (12/11/2026).
Dua Ranperda yang menjadi fokus pembahasan yakni Ranperda tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.
Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, menegaskan bahwa kekayaan budaya dan potensi lokal Maluku merupakan identitas daerah yang harus dijaga. Namun, hingga kini masih terdapat warisan budaya dan produk khas daerah yang belum mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuka ruang bagi pihak lain untuk mengklaim kekayaan intelektual yang berasal dari Maluku.
Salah satu contoh yang disorot adalah papeda, kuliner khas yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Maluku dan menjadi bagian dari identitas budaya daerah.
Benhur mengingatkan, tanpa perlindungan hukum yang jelas, kekayaan lokal seperti papeda berpotensi menjadi objek klaim oleh daerah lain.
Karena itu, melalui Ranperda Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual, DPRD ingin memastikan adanya mekanisme inventarisasi, perlindungan, pelestarian hingga pemanfaatan ekonomi terhadap kekayaan intelektual daerah.
Regulasi tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi instrumen administratif, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif, produk unggulan daerah, serta penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Di sisi lain, DPRD Maluku juga menaruh perhatian terhadap persoalan perlindungan dan pemberdayaan perempuan.
Benhur menilai, karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri dalam memastikan seluruh perempuan memperoleh akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum.
Khususnya bagi perempuan korban kekerasan yang berada di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Persoalan jarak, biaya transportasi, serta keterbatasan akses layanan sering kali menjadi hambatan dalam memperoleh pendampingan dan keadilan.
Ia menegaskan, akses terhadap keadilan tidak boleh hanya dinikmati masyarakat yang tinggal di pusat perkotaan, tetapi harus menjangkau perempuan di seluruh wilayah Maluku.
Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan kekerasan, memberikan kepastian hukum bagi korban, meningkatkan kemandirian ekonomi, serta membuka ruang partisipasi dan pendidikan yang lebih luas bagi perempuan dalam pembangunan daerah.
Benhur juga mengingatkan anggota Pansus agar tidak bekerja sekadar memenuhi tahapan pembentukan peraturan daerah. Setiap Ranperda harus disusun berdasarkan kajian komprehensif, baik dari aspek filosofis, sosiologis maupun yuridis.
Koordinasi dengan pemerintah daerah, keterlibatan akademisi, tokoh masyarakat, serta partisipasi publik dinilai penting agar regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab persoalan nyata di tengah masyarakat.
DPRD juga mendorong penerapan prinsip meaningful participation atau partisipasi bermakna, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi turut dilibatkan dalam proses penyusunan regulasi.
Pembentukan dua Pansus ini menjadi langkah penting bagi DPRD Maluku dalam memperkuat perlindungan identitas budaya sekaligus memperjuangkan hak-hak perempuan.
Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan kedua Ranperda tersebut tidak berhenti sebagai dokumen legislasi. Masyarakat membutuhkan regulasi yang benar-benar dapat diterapkan, memberikan kepastian hukum, serta menghadirkan perlindungan nyata hingga ke pelosok kepulauan Maluku.
Sebab, menjaga kekayaan budaya bukan hanya soal mempertahankan warisan leluhur, tetapi juga memastikan identitas dan potensi ekonomi masyarakat Maluku tidak kehilangan perlindungan hukum.
