Ambon, GlobalMaluku.id – Komisi III DPRD Provinsi Maluku turun langsung meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Kabupaten Maluku Tengah sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan program strategis nasional di sektor pendidikan.
Kunjungan kerja yang berlangsung pada Rabu (3/6/2026) itu dipimpin Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, dan didampingi Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Maluku, Andreas Budi Wirawan, yang juga menjabat sebagai Ketua Percepatan Sekolah Rakyat Provinsi Maluku, serta Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis, Conny Y. Lelapary.
Dalam peninjauan tersebut, rombongan meninjau secara langsung progres pembangunan, kesiapan lahan, infrastruktur pendukung, hingga berbagai aspek teknis yang menjadi penentu keberhasilan penyelesaian proyek pendidikan tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, menegaskan bahwa kehadiran pihaknya di lapangan merupakan bentuk komitmen DPRD untuk memastikan program yang dibiayai negara benar-benar berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II berjalan sesuai perencanaan, tepat waktu, tepat mutu, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan akses pendidikan yang layak. DPRD akan terus mengawal program ini agar berjalan transparan dan akuntabel,” tegas Wajo.
Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang memiliki peran penting dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan layanan pendidikan berkualitas.
Sementara itu, Kepala BPBPK Maluku, Andreas Budi Wirawan, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk mempercepat penyelesaian pembangunan dengan tetap memperhatikan standar teknis yang telah ditetapkan.
“Setiap tahapan pembangunan terus kami awasi agar berjalan sesuai standar dan target waktu yang telah ditentukan. Sekolah Rakyat bukan hanya sekadar bangunan fisik, tetapi menjadi simbol harapan baru bagi generasi muda Maluku untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik dan merata,” ujarnya.
Andreas menambahkan, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta dukungan lembaga legislatif yang secara aktif melakukan fungsi pengawasan.
Program Sekolah Rakyat sendiri diharapkan mampu menjadi solusi dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di berbagai wilayah Maluku, sekaligus menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.
Dengan pengawasan langsung dari DPRD Provinsi Maluku dan dukungan penuh seluruh pemangku kepentingan, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Kabupaten Maluku Tengah diharapkan dapat segera rampung dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat.
Keberadaan fasilitas pendidikan tersebut diyakini akan menjadi salah satu langkah strategis dalam mencetak generasi muda Maluku yang lebih unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
