AMBON, GlobalMaluku.id|Pemerataan pelayanan publik di wilayah kepulauan menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Maluku. Melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, DPRD berupaya menghadirkan regulasi yang mampu menjawab kesenjangan akses pelayanan pemerintahan, terutama bagi masyarakat yang bermukim di pulau-pulau terluar dan wilayah terpencil.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw, mengatakan karakteristik geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan membutuhkan pendekatan pelayanan publik yang berbeda dengan daerah daratan.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa menerapkan pola pelayanan yang hanya berorientasi pada masyarakat di pusat-pusat perkotaan, sementara warga di pulau-pulau kecil dan wilayah terpencil masih menghadapi keterbatasan transportasi serta akses terhadap fasilitas pemerintahan.
Karena itu, Ranperda tersebut diarahkan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat, mulai dari administrasi kependudukan, pelayanan sosial hingga pelayanan pendapatan daerah.
Richard menegaskan, masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan harus tetap mendapatkan hak pelayanan secara maksimal. Jarak geografis dan keterbatasan sarana transportasi tidak boleh menjadi penghalang bagi warga untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah.
Dalam proses penyusunannya, Ranperda tersebut telah melewati tahapan uji publik dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk akademisi, mahasiswa, kalangan hukum dan Ombudsman.
Pelibatan berbagai pemangku kepentingan ini menjadi bagian penting untuk memastikan substansi regulasi tidak hanya berorientasi pada kepentingan birokrasi, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan hak masyarakat sebagai penerima pelayanan.
Saat ini, pembahasan Ranperda telah memasuki tahap pra-penyelarasan. Tahapan tersebut dilakukan untuk menyamakan konsep sekaligus menyempurnakan substansi pengaturan, termasuk kemungkinan penguatan pelayanan publik berbasis elektronik.
Pengembangan pelayanan berbasis elektronik dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur digital di wilayah kepulauan.
Nantinya, Ranperda ini diharapkan menjadi payung hukum penyelenggaraan pelayanan publik, baik pada tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, dengan tetap memperhatikan karakteristik serta kebutuhan masing-masing daerah.
Pembahasan regulasi ini sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa prinsip pemerataan, keterbukaan, kepastian pelayanan dan perlindungan hak masyarakat benar-benar menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan.
Tantangan berikutnya adalah bagaimana substansi Ranperda tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan mekanisme pelayanan yang nyata, sehingga masyarakat di pulau-pulau terluar tidak terus berada dalam posisi yang sulit ketika membutuhkan pelayanan administrasi maupun layanan dasar lainnya.
Dengan pematangan Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik ini, DPRD Maluku diharapkan dapat menghadirkan landasan regulasi yang lebih responsif terhadap kondisi daerah kepulauan, sekaligus mendorong pelayanan pemerintahan yang semakin merata hingga ke wilayah terluar Maluku.
