Home / Berita

Minggu, 13 November 2022 - 12:14 WIB

Ekonomi Tumbuh, Pengangguran dan Kemiskinan Turun Signifikan

Demikian disampaikan Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno, ketika membacakan  sambutan Gubernur Maluku, pada rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka penyampaian LKPJ Gubernur Maluku terhadap APBD, Tahun Anggaran 2021, Senin (11/4/2022).

“Berbagai indikator menunjukan perbaikan. Ekonomi tumbuh sebesar, 5,33 persen year on year. Pertumbuhan ekonomi juga diikuti oleh penurunan angka pengangguran terbuka mencapai 6, 93 persen dari 7, 57 persen. Begitu juga penurunan angka kemiskinan secara signifikan dari 17, 99 persen menjadi 16, 30 persen,”kata Orno.

Baca Juga  Maya Baby Lewerissa Resmi Melantik Pengurus Dekranasda Provinsi Maluku

Gubernur mengatakan, penurunan kemiskinan tersebut terbesar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dan terbesar pula diseluruh Indonesia.

“Begitu juga indeks pembangunan meningkat dari 69, 49 persen menjadi 69, 71 persen. Dan dimensi standar hidup layak meningkat dari 8, 73 juta rupiah per tahun 8, 77 juta per tahun,”jelasnya.

Orang pertama didaerah ini mengakui, berbagai kemajuan ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Provinsi dan  DPRD Provinsi Maluku, menetapkan APBD 2021 sebagai instrumen penggerak pembangunan. “Dimana pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 3, 30 triliun. Tereleasasi sebesar Rp 3, 27 triliun atau 98, 91 persen. Sementara pada sisi belanja daerah, ditetapkan sebesar 4, 15 triliun tereleasasi sebesar Rp 3, 82 triliun atau sebesar 91, 95 persen,”paparnya.

Baca Juga  Bupati Melapas 107 CJH Dengan Menyerahkan Pataka SMN

Dikatakan, APBD yang digambarkan seluruhnya telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan seluruh OPD lingkup Pemprov Maluku.”Selurun pencapaian yang baik diukur melalui pencapaian indikator kinerja utama daerah. Dan indikator kinerja kunci, serta output dari seluruh kegiatan. Kami laporkan  dalam dokumen Laporan Keterangan Pertangungjawaban Akhir tahun anggaran 2021 yang akan kami serahkan,”terangnya.

Dia mengkui, setelah ini dewan akan membahas secara internal terhadap dokumen Laporan tersebut.”Untuk itu, rekomendasi yang konstruktif sangat  diharapkan sebagai masukan kepada pemerintah daerah, dalam meningkatkan kemajuan daerah, melalui peningkatan dibidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya,”pungkasnya.

Share :

Baca Juga

Berita

Wattimena Tegaskan Penataan OPD Bukan untuk Tambah Jabatan, Tapi Perkuat Pelayanan Publik

Berita

Kejati Maluku Ingatkan Kepala Sekolah: Kelola Dana BOSP, Jangan Campur Kepentingan Pribadi

Berita

Halidah Rahawarin Resmi Jabat Wakil Dekan FK Unpatti, Rektor Bidik Akreditasi Unggul

Berita

Tenaga Kerja Blok Migas Masela Jangan Dipolitisir, Pemerintah Diminta Bela Anak Maluku

Berita

Lewerissa: ASN Sehat, Solid, dan Profesional untuk Perkuat Pelayanan Publik

Berita

Perubahan KUA-PPAS 2026, Maluku Tengah Dapat Tambahan Fiskal Rp68,76 Miliar

Berita

Polresta Ambon, Dukung Penataan Tambang Batuan yang Legal

Berita

Izin Tambang Ditertibkan, Nasib Sopir Truk Dipertanyakan