MEDAN – Penguatan ketahanan kota menjadi agenda penting dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di era modern. Hal itu mengemuka dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand City Hall, Medan, Rabu (1/7/2026).
Mewakili pemerintah pusat, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pemerintah kota harus mampu beradaptasi terhadap perubahan global, mulai dari dampak perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, hingga ketidakpastian ekonomi yang semakin kompleks.
Menurut Hanif, konsep kota tangguh tidak hanya berbicara mengenai kemampuan menghadapi bencana, tetapi juga bagaimana sebuah kota mampu terus berkembang, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keberlanjutan pembangunan.
“Kota yang tangguh adalah kota yang mampu menjawab berbagai tantangan sekaligus terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang optimal dan pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah kota memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pembangunan perkotaan harus diarahkan secara terpadu melalui penguatan ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif.
Selain menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah juga dituntut menjamin ketersediaan pangan, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta memperkuat sistem perlindungan masyarakat dari berbagai ancaman.
Dalam kesempatan tersebut, Hanif memberikan apresiasi kepada APEKSI yang dinilai berhasil menjadi ruang kolaborasi antar pemerintah kota dalam berbagi pengalaman, inovasi, dan solusi pembangunan sesuai karakteristik masing-masing daerah.
Ia berharap Rakernas XVIII APEKSI menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang mampu mempercepat terwujudnya kota-kota di Indonesia yang aman, tangguh, berdaya saing, serta siap menghadapi tantangan masa depan.
“Kita membutuhkan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Tantangan pembangunan hanya bisa dijawab melalui kolaborasi yang berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam sesi Dialog Kota Tangguh, menekankan bahwa membangun kota yang tangguh bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, hingga masyarakat dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, risiko bencana, serta dinamika sosial dan ekonomi.
“Kota yang tangguh harus dibangun melalui kolaborasi semua pihak. Ketika pemerintah dan masyarakat bergerak bersama, maka akan lahir kota yang kuat, mandiri, dan mampu memberikan kontribusi bagi terwujudnya Indonesia yang berdaulat,” kata Bodewin.
Ia menjelaskan, ketangguhan sebuah kota tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan, kesiapan menghadapi bencana, kemampuan memperkuat ekonomi masyarakat, serta tingginya partisipasi warga dalam pembangunan.
Menurut Bodewin, pembangunan yang berorientasi pada ketahanan kota harus dilakukan secara menyeluruh agar daerah mampu bertahan sekaligus berkembang di tengah berbagai tantangan global.
Rakernas XVIII APEKSI sendiri menjadi forum strategis bagi para kepala daerah untuk memperkuat sinergi, bertukar inovasi, dan merumuskan langkah bersama dalam mewujudkan kota-kota di Indonesia yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan berdaya saing di masa depan.
